Kritik Keterlibatan TNI dalam Program MBG, DPRD Kini Minta Maaf: Tidak Paham Undang-undang

TRIBUNJATIM.COM - Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora mengkritik keterlibatan aparat militer TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, saat rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, Kamis (18/9/2025).

Kini DPRD Blora minta maaf kepada jajaran TNI atas pernyataan tersebut.

Baca juga: Guru Aniaya Siswa SMA Berkebutuhan Khusus di Sekolah, Kini Dilaporkan Ayah ke Polisi

Subroto minta maaf usai bertemu dengan Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, beserta Pepabri di Kantor Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025).

"Hari ini kami mohon maaf karena keterbatasan kami sebagai warga sipil yang tidak tahu dengan undang-undang TNI, sehingga ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian terutama di hati TNI, kami mohon maaf sebesar-besarnya," ucap dia.

Politikus PDIP ini merasa bersalah karena tugas TNI yang diketahuinya selama ini hanya berperang.

Padahal aparat militer tersebut mempunyai tugas lainnya yang diatur dalam undang-undang.

"Ya itu karena keterbatasan kami karena kami tidak paham undang-undang TNI, karena memang di dalam pemikiran kami bahwa TNI pasti tugasnya hanya bicara perang," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mempunyai harapan besar terhadap program MBG yang merupakan program prioritas dari pemerintah pusat tersebut.

"Kami bersedia hanya satu bahwa program yang kita kawal inilah program nasional, program unggulan dari Pak Presiden," terang dia, melansir Kompas.com.

"Sehingga harapan kami ke depan anak-anak kami besok di tahun 2045 menjadi anak-anak yang luar biasa sebagai penerus generasi ke depan," imbuhnya.

Pihaknya juga merasa berterima kasih kepada Pemerintah Daerah (Pemkab) Blora yang telah melakukan mediasi antara DPRD dengan aparat TNI.

"Alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya sudah ketemu dengan Pak Dandim, Pak Pepabri, Pak Bupati yang bahkan menjembatani kami," jelas dia.

Sebelumnya, DPRD Blora memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten yang menangani program MBG.

Selain memanggil Koordinator SPPG, pihaknya turut mengundang Dinas Pendidikan.

Mereka diundang untuk rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, pada Kamis (18/9/2025).

Subroto mengatakan, pihaknya memanggil kedua pihak tersebut untuk menyikapi aduan masyarakat terkait program pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan.

Di sela-sela rapat yang diskors, Subroto menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG di Kabupaten Blora.

Dia menilai, aparat TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) saat ini disibukkan dengan tugas mengurusi MBG.

"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Kodim Koramil tugasnya kan perang. Ini kon (diperintahkan) ngurusi makanan," jelas dia.

Politikus PDIP ini mengaku tidak masalah apabila pernyataan tersebut bakal mengundang reaksi dari aparat TNI.

"Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," kata dia.

Dia juga menerangkan bahwa keberadaan MBG di Kabupaten Blora tidak melibatkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda).

"Stakeholder yang ada sampai Dinas Kesehatan itu enggak tahu, harus seperti apa itu speknya, hampir semua tidak tahu, tidak dilibatkan sama sekali," ujar dia.

Selain mempertanyakan tugas TNI dalam program MBG, pihaknya juga mempertanyakan anggaran besar namun tidak ada yang mengawasi.

"Ini kan yo enggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita besok biar jadi pintar," kata Subroto.

"Tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan. BGN, tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan," terangnya.

Baca juga: Imbas Desa Jadi Agunan Bank & Dilelang, Warga Terancam Diusir dari Tanah Miliknya: Merugikan

Sebelumnya, ia meyakini makanan yang dibagikan kepada para siswa tidak sesuai dengan standar kandungan gizi.

Pihaknya juga mempertanyakan kandungan gizi dalam bentuk makanan yang dibagikan kepada para pelajar oleh salah satu SPPG di Kabupaten Blora.

Dirinya juga mengajak para anggota dewan lainnya untuk melihat MBG yang berada di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Dari hasil pemantauan tersebut, mayoritas makanan yang didistribusikan kepada para siswa tersebut kandungan gizinya cenderung minimalis.

Selain menu makanan yang dianggap minimalis, pihaknya mengakui ada makanan basi yang dibagikan kepada para pelajar tersebut.

"Bisa dikatakan hampir semua SPPG menunya minimalis. Rp5.000 untungnya sudah kebanyakan."

"Bahkan, menu basi pernah ada sampai tidak dimakan anak," kata dia.

Sekadar diketahui, kuota SPPG se-Kabupaten Blora sebanyak 73 dapur.

Saat ini, jumlah yang sudah operasional sejumlah 48 dapur SPPG, dengan penerima manfaat sebanyak 126.632 sasaran.

Kodim 0721/Blora angkat bicara terkait keterlibatan TNI dalam program MBG.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono mengakui, jajarannya memang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

"Saya sampaikan bahwa sudah termaktub di undang-undang, kita ada tugas-tugas militer untuk perang dan operasi militer selain perang," ucap Agung saat ditemui di markasnya, Senin (22/9/2025).

Agung menjelaskan, markas komandonya mempunyai tugas fungsi utama yaitu pembinaan teritorial hingga ke tingkat desa, makanya terdapat bintara pembina desa (Babinsa).

Babinsa, kata dia, mempunyai kemampuan teritorial, salah satunya penguasaan wilayah.

Oleh karena itu, aparat TNI yang ditugaskan di desa harus tahu dan mampu mengondisikan situasi di wilayah agar tetap kondusif.

"Salah satunya misalnya ada tanggung jawab wilayahnya itu ada dapur (MBG)."

"Nah, dia harus tahu di situ, Babinsa harus tahu bahwa itu operasi atau tidak, monitoring, pengawasan secara eksternal," terang Agung.

Baca juga: Tangis Siswa Sekolah Hendak Ditutup Disdik, Guru Kaget: Kayak Perjuangan Kami Ini Tidak Dihargai

Selain tugas pengawasan eksternal untuk program MBG, aparat TNI juga memiliki peran lain yang mendukung program-program pemerintah.

"Termasuk gerakan pangan murah dan lain sebagainya, kedaulatan pangan itu menjadi tugas-tugas tambahan anggota kita di wilayah."

"Jadi tidak ada yang namanya Kodim hanya perang. Karena situasi tidak perang, kita melaksanakan tugas-tugas selain perang."

"Salah satunya itu tadi: penguasaan wilayah kemudian pemberdayaan wilayah daerah," kata Agung.