SD ini Menolak Program MBG ada di Sekolahnya, Wali Kota Beri Respon Positif, Alasannya Diungkap

Menurut Respati, sekolah dengan dapur sehat untuk pemenuhan gizi siswa tidak wajib diganti program MBG.

“Silakan itukan hak dari beliau. Jadi tidak wajib diganti, tidak. Nanti saya akan komunikasi dan belajar (dapur sehat),” imbuhnya.

DPRD Solo: Program MBG Tidak Bersifat Wajib

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menilai penolakan SD Muhammadiyah 1 Ketelan bukan masalah serius karena MBG tidak bersifat wajib.

“MBG itu dari program asalnya sebenarnya ingin memberikan support pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Tentu program ini tidak wajib bagi semua sekolah, apapun jenis sekolahnya. Lebih kepada pemerataan peluang makan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” ujar Sugeng, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, sekolah yang menolak MBG umumnya sudah mapan secara finansial dan mendapat dukungan wali murid. Kondisi itu memberi kesempatan agar program dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kalau sekolah menganggap tidak perlu, justru bisa diberikan kepada sekolah lain dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Prinsipnya tidak ada masalah, karena Pemkot juga tidak mewajibkan,” lanjutnya.

Namun, ia memberi catatan jika penolakan terjadi di sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga menengah ke bawah.

“Itu kurang bijak. Karena kesempatan ini seharusnya bisa membantu mereka yang kesulitan,” tegas Sugeng.

Sugeng juga menanggapi kekhawatiran terkait maraknya kasus keracunan makanan.

Ia menilai hal tersebut insidental, tetapi harus menjadi evaluasi bagi dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG).

“Soal alasan penolakan karena maraknya pemberitaan makanan beracun, saya kira itu kasuistik. Tapi tetap harus jadi evaluasi untuk dapur SPPG. Mereka harus lebih ekstra hati-hati dalam mengolah bahan makanan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan makanan agar risiko keracunan bisa diminimalisir.

“Jangan sampai bahan baku yang tidak layak nekat dimasak, atau penyimpanan yang tidak standar dipaksakan. Itu berisiko. Kalau SOP dijalankan dengan benar, peluang keracunan bisa dihindari,” kata Sugeng.

Selain itu, Sugeng mendorong peningkatan transparansi dan pengawasan untuk membangun kepercayaan masyarakat.