Anak Belum Makan, Emak-emak Bawa Baskom Datangi Kantor PT Timah Mau Jual Timah: Tolonglah Beli

“Maka dari itu PT timah harus terbuka, mana IUP mereka agar kita bisa saling menjaga,” ujar Riza Herdavid. 

Dikatakannya hasil pertemuan dengan jajaran Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa hari kemarin telah dirinya sampaikan kepada masyarakat melalui dinas terkait serta kepala desa.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk menyelesaikan masalah tata kelola pertambangan. Tak terkecuali bersinggungan langsung dengan tuntutan masyarakat

Sementara mengenai wilayah pertambangan rakyat atau WPR ada empat kecamatan dengan sekitar enam desa yang terdampak.

Ihwal keterlibatan dalam penertiban aktivitas pertambangan lanjut dia, pemerintah daerah akan melakukan pendampingan dengan regulasi yang ada. 

Dirinya berkomitmen menindak perusahaan tak taat peraturan dan merusak lingkungan.

“Jangan sampai PT Timah merazia hal yang tidak perlu dirazia. Kemarin sudah sepakat gubernur, DPRD, kepolisian dan kejaksaan serta PT Timah,” ucapnya. 

Meskipun begitu Riza Herdavid tengah menyusun kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat di luar sektor pertambangan.

Mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertanian maupun perikanan yang sampai saat ini belum tergarap secara optimal. 

Dirinya turut memberikan apresiasi atas komitmen PT Timah yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Artinya semua yang menjadi tuntutan para penambang ini sudah diakomodir oleh PT Timah difasilitasi gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tukas Riza Herdavid.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com