1 Juta Kasus Menumpuk di Pengadilan India, Perkara Pembunuhan Baru Diputus setelah 40 Tahun

TRIBUNJATIM.COM - Sebuah pengadilan di India lumpuh karena satu juta kasus menumpuk di sana.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tinggi Allahabad, salah satu pengadilan tertua di India.

Menumpuknya satu juga kasus ini membuat berbagai perkara, mulai dari pidana hingga sengketa keluarga, terkatung-katung selama puluhan tahun.

Ribuan warga di negara bagian Uttar Pradesh pun terjebak dalam ketidakpastian hukum.

Ini seperti yang dialami Babu Ram Rajput (73), pensiunan PNS yang telah berjuang menyelesaikan sengketa tanah selama lebih dari 30 tahun.

Tanah yang dibelinya lewat lelang pada 1992 hingga kini masih diperdebatkan pemilik sebelumnya.

"Saya berharap kasus saya diputuskan saat saya masih hidup," ujar Rajput, dikutip dari Nile Post, Senin (29/9/2025).

Dilansir BBC via Kompas.com, keterlambatan penyelesaian kasus di India disebabkan minimnya jumlah hakim dibandingkan arus perkara baru.

Dari 160 kursi staf ahli di Pengadilan Tinggi Allahabad, banyak yang tak pernah terisi penuh. Hakim pun harus menangani ratusan hingga ribuan kasus per hari.

Dalam lima jam kerja, rata-rata satu kasus harus diputuskan dalam waktu kurang dari satu menit.

Dalam praktiknya, banyak perkara tak tersentuh sama sekali.

Ditambah lagi, penyelidikan polisi yang lamban, penundaan sidang, serta infrastruktur pengadilan yang buruk memperparah penumpukan.

Baca juga: 8 Kontroversi Firdaus Oiwobo Pendiri Ormas Ternak Mulyono, Pernah Viral Naik Meja di Ruang Sidang

Kasus mendesak seperti permohonan jaminan atau penangguhan penggusuran juga sering diprioritaskan, sehingga perkara lama semakin terabaikan.

Hakim pensiunan Amar Saran bahkan menyebut kondisi ini membuat hakim kerap mengeluarkan putusan “cepat dan asal-asalan”, misalnya sekadar mendorong pemerintah bertindak atau mengarahkan pengadilan tingkat bawah.

Keterlambatan ekstrem juga tercatat.

Pada April lalu, sebuah kasus pemerkosaan dan pembunuhan baru diputus setelah lebih dari 40 tahun.

Saat putusan dibacakan, empat dari lima terpidana telah meninggal, sementara satu orang yang masih hidup diperintahkan menyerahkan diri.

Situasi ini memicu desakan dari para pengacara agar lebih banyak hakim diangkat.

Pada Januari 2025, Mahkamah Agung India bahkan menyebut daftar perkara di Pengadilan Tinggi Allahabad sudah “tidak bisa diprediksi dan lumpuh total”.

Meski pengacara telah lama meminta pembentukan majelis hakim tambahan, seperti yang dilakukan di Lucknow, prosesnya sangat lambat.

Baca juga: Sosok Sangun Ragahdo, Pengacara Tasya Farasya yang Jadi Sorotan di Sidang Cerai dengan Ahmad Assegaf

Penunjukan hakim baru harus melewati seleksi berlapis: dari pengadilan tinggi, pemerintah negara bagian, pemerintah federal, hingga Ketua Mahkamah Agung India.

Kesulitannya bertambah karena ketua pengadilan sering berasal dari luar daerah sehingga tidak mengenal calon hakim maupun pengacara setempat.

Tahun lalu, Mahkamah Agung hanya merekomendasikan satu pengangkatan hakim baru, padahal hampir separuh kursi di Allahabad kosong.

Beberapa kemajuan terjadi tahun ini setelah 40 hakim baru ditambahkan. Namun, antrean perkara masih begitu besar.

Para ahli memperkirakan, bahkan jika seluruh kursi hakim terisi penuh, masing-masing hakim tetap harus menangani lebih dari 7.000 kasus yang tertunda.

Melansir dari laman eurasiangroup.org, India menganut sistem federal yang terdiri dari Pemerintah Pusat atau Persatuan, dan Pemerintah Negara Bagian.

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Parlemen yang terdiri dari dua majelis, yaitu Rajya Sabha (Dewan Negara Bagian) sebagai majelis tinggi, dan Lok Sabha (Dewan Rakyat) sebagai majelis rendah.

Rajya Sabha adalah badan permanen dan tidak dapat dibubarkan. Lok Sabha terdiri dari perwakilan yang dipilih melalui pemilihan langsung.

Semua legislasi memerlukan persetujuan dari kedua majelis parlemen.

Dalam hal legislasi keuangan dan legislasi terkait, kehendak Lok Sabha yang berlaku.

Pemimpin partai yang menguasai mayoritas di Lok Sabha diangkat sebagai Perdana Menteri.

Dewan Menteri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, bertanggung jawab secara kolektif kepada Dewan Rakyat.

Baca juga: Usai Viral, Mahkamah Agung Tegaskan eks Hakim Korup Itong Tak Jadi PNS : Tak Benar

India menganut sistem hukum common law.

Fungsi peradilan adalah untuk menjalankan keadilan secara independen.

Peradilan terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding), Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tinggi.

Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dan sumber hukum di negara ini.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com