PDIP Tolak Kehadiran Atlet Senam Israel di Indonesia: Sikap Kami Pilihan Konstitusional

Poin penting:

• PDI-P menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta, sebagai bentuk sikap konstitusional menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
• Penolakan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan warisan sikap Presiden Soekarno, yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.
• Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pihaknya hanya memantau, karena penyelenggara acara adalah Persani dan urusan visa atlet Israel menjadi kewenangan Imigrasi, bukan Kemenlu.

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan sikapnya untuk menolak kedatangan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. 

Penolakan tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau konstitusi yang menentang penjajahan.

"Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerja sama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina," ujar juru bicara PDI-P, Guntur Romli, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (8/10/2025).

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Penolakan PDI-P, kata Romli, juga selaras dengan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang menolak hubungan diplomatik dengan Israel.

Romli menjelaskan, sikap tersebut diambil Soekarno dan Indonesia sebagai bentuk solidaritas Indonesia terhadap perjuangan Palestina.

"Sikap ini bukan hanya retorika, melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi, yang mencerminkan komitmen anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," ujar Romli.

Tanggapan Menlu Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono akan memantau perkembangan isu mengenai kehadiran atlet Israel yang akan mengikuti kejuaraan senam dunia di Jakarta.

"Saya monitor, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani, ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa," kata Sugiono di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). 

Ia pun menyatakan, karena Persatuan Senam Indonesia (Persani) yang menyelenggarakan kejuaraan itu, maka tidak ada permintaan izin ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Terkait apakah Kemenlu menerima kedatangan para atlet, hal itu bergantung pada visa. Sebab, kebijakan soal visa merupakan ranah pihak imigrasi. 

"Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak. Dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Kan ini mengeluarkan visa itu kan dari Imigrasi," tandas Sugiono.

Sebaiknya ditolak Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan pemerintah untuk menolak kedatangan atlet senam asal Israel yang akan berlaga di Jakarta.

"Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta, dilansir dari Antara.