Daftar Hak PPPK Paruh Waktu Setelah SK Terbit dan Perbedaannya dengan Penuh Waktu

Artinya, meski jam kerjanya di bawah 40 jam per minggu, pegawai berhak didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ini mencakup perlindungan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga jaminan kematian.

Baca juga: Cara Masa Kontrak 1 Tahun PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, ini Aturannya dan Peluang Karier

SK sebagai jaminan

Sama seperti SK PNS atau PPPK penuh waktu, SK PPPK Paruh Waktu berpotensi dijadikan jaminan kredit di bank. 

Dikutip dari Kompas.com, Senin (6/10/2025), banyak lembaga keuangan biasanya melihat SK ASN sebagai bukti kepastian penghasilan bulanan sehingga bisa dipakai sebagai dasar pinjaman, baik konsumtif maupun produktif.

Meskipun kedudukannya resmi, setiap bank punya aturan dan syarat yang berbeda.

Ada bank yang menerima SK PPPK Paruh Waktu sebagai agunan, ada juga yang lebih selektif karena mempertimbangkan:

• Lama kontrak (1–5 tahun sesuai perjanjian kerja)
• Besaran gaji (mengacu pada UMP/UMK setempat)
• Status paruh waktu yang jam kerjanya di bawah 40 jam per minggu.

Perbedaan dengan PPPK penuh waktu

PPPK paruh waktu tidak mendapat tunjangan keluarga, kinerja, dan jabatan seperti PPPK penuh waktu.

Haknya terbatas pada kompensasi sesuai kontrak dan dukungan operasional instansi.

Dasar gaji UMP 2025

Besaran gaji berbeda tiap daerah karena mengikuti UMP. Beberapa contoh UMP 2025 di berbagai daerah yakni:

• DKI Jakarta: Rp 5.396.760
• Jawa Barat: Rp 2.191.232
• Jawa Tengah: Rp 2.169.348
• Jawa Timur: Rp 2.305.984
• Papua: Rp 4.285.848
• Papua Barat: Rp 3.615.000.

Pegawai di daerah dengan UMP tinggi otomatis menerima gaji lebih tinggi dibanding daerah lain.

Baca juga: Benarkah Seleksi CPNS 2026 Dibuka Setelah Pengangkatan PPPK Tuntas? Kemenpan RB Jelaskan

Bagaimana cara mengecek SK PPPK Paruh Waktu?

Dilansir dari Kompas.com pada Kamis, pegawai dapat memantau apakah SK sudah terbit melalui portal Mola BKN dengan cara sebagai berikut:

• Buka laman https://monitoring-siasn.bkn.go.id
• Masuk ke menu Cek Layanan, pilih opsi Penetapan NIP/NI PPPK
• Masukkan nomor peserta serta kode captcha
• Jika status menampilkan pesan “Selamat! SK berhasil dibuat!”, maka SK telah resmi terbit
• Sebaliknya, jika masih muncul “Menunggu tanda tangan SK” atau “Menunggu proses pembuatan SK”, berarti dokumen masih diproses di instansi terkait.