Apa itu Family Office? Menkeu Purbaya Tak Tahu Konsepnya, Rencana Luhut yang Tak Boleh Pakai APBN

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menuturkan, keikutsertaan family office bersifat sukarela.

Kendati begitu, pemerintah menargetkan family office di Indonesia mampu menarik 500 miliar dollar AS dana kelolaan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan family office di seluruh dunia.

"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan. Ini kan peluang nanti akan dikaji lintas sektor dan ini merupakan peluang tambahan," tutur Sandiaga usai rapat membahas family office bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Purbaya tak mau gunakan APBN buat family office

Terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak keberatan dengan rencana pembentukan family office yang rencananya bakal dibangun di Bali itu.

Namun, dia tidak mengizinkan dana pembangunan family office menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab, Menkeu Purbaya mengaku tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek tersebut.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Purbaya menegaskan, dirinya akan fokus menggunakan APBN untuk mendanai program-program yang langsung memberikan dampak ke perekonomian.

Oleh karenanya, jika instansi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan itu ingin membangun family office maka harus mencari sumber pendanaan selain APBN.

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," ucapnya.

Proyek family office dicetuskan Luhut

Rencana soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada pertengahan Mei 2024.