Purbaya Blak-blakan Anggaran Daerah Bocor Imbas Jual Beli Jabatan, Hampir Semua Pemda Zona Merah

TRIBUNJATIM.COM - Praktik jual beli jabatan di daerah masih marak terjadi.

Ini menyebabkan anggaran pembangunan daerah menjadi bocor berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Data KPK juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola (pemda) ini belum selesai," ujar Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

"KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu saja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal, kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," tegasnya.

Purbaya melanjutkan, hasil survei penilaian strategis (SPI) 2024 mengungkapkan hampir semua pemerintah daerah (pemda) masuk dalam kategori zona merah atau rentan.

Terdapat 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah.

Baca juga: Pegawai Pajak Kepergok Olahraga Pound Fit saat Disidak Purbaya, Humas Sebut Bukan di Jam Kerja

Tata kelola keuangan diperbaiki

Menkeu pun meminta agar seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memperbaiki tata kelola anggaran masing-masing.

Dengan begitu, anggaran transfer ke daerah (TKD) ke depannya bisa berpeluang untuk dinaikkan.

"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Bagi saya, yang paling penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata, bukan di pusat saja," jelasnya.

"Yang paling penting menurut saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas bahwa daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin," tambahnya.

Baca juga: Purbaya akan Pecat Pegawai Pajak dan Bea Cukai yang Nongkrong di Cafe Pakai Seragam: Nggak Kira-kira

Kinerja Purbaya

Dari sosok yang sempat diragukan karena gaya bicaranya yang blak-blakan, kini Purbaya Yudhi Sadewa justru mendapat sentimen positif dan dipuji warganet sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Dalam waktu singkat, hanya sebulan lebih sejak dilantik pada 8 September 2025, citra Purbaya di mata warganet berbalik arah.

Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan hasil pemantauan Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring, tren percakapan di lima platform media sosial menunjukkan lonjakan drastis sentimen positif terhadap Purbaya.

Jika pada tiga hari pertama setelah pelantikan sentimen negatif mencapai 55 persen, kini angka itu terbalik: sentimen positif naik menjadi 47 persen, disusul netral 25 persen, dan negatif turun ke 28 persen.

Kenaikan citra ini tidak terjadi begitu saja.

Litbang Kompas mencatat bahwa perubahan sentimen itu secara tidak langsung mengindikasikan adanya keterkaitan antara sikap, pernyataan, ataupun kebijakan yang diutarakan oleh Menteri Purbaya.

Beragam respons di ranah media sosial bermunculan menyikapi hal tersebut.

Tren sentimen yang kian positif ini seakan-akan menggambarkan rasa optimisme dan kepercayaan terhadap segala upaya yang dilakukan Purbaya terkait posisinya sebagai Menteri Keuangan.

Salah satu momen viral terjadi pada 19 September 2025, ketika Purbaya menelepon langsung Kring Pajak 1500200 untuk menguji kualitas pelayanan petugas pajak.

Sehari setelah aksi tersebut, sentimen positif terhadap Purbaya melonjak hingga 76 persen, menjadi rekor tertinggi selama periode pemantauan.

Sangkaan awal bahwa Purbaya bergaya "koboi" yang terkesan sulit dikendalikan ternyata mulai diisi dengan tindakan spontan yang cenderung mendapat respons positif dari warganet.

Baca juga: Alasan BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp70 Triliun ke Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya Bakal Awasi

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com