Ramai Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Gelar Apa yang Lebih Tepat? ini Kata Pengamat

Ringkasan Berita:

• Pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mendapat penolakan sejumlah pihak dikarenakan adanya sejumlah catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
• Pengamat menyebut Soeharto lebih tepat diberi gelar Pahlawan Kemerdekaan.
• Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menimbulkan perdebatan moral dan politik di masyarakat.

TRIBUNJATIM.COM - Sebanyak 40 tokoh diusulkan menjadi Pahlawan Nasional, di antaranya Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Namun pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mendapat penolakan sejumlah pihak.

Hal ini dikarenakan adanya sejumlah catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.

Lantas jika ditolak sebagai Pahlawan Nasional, apa yang lebih tepat? 

Lebih Tepat Dikenang sebagai Pahlawan Kemerdekaan

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak memberikan penjelasan terkait usulan tepat untuk Soeharto.

Menurutnya, Soeharto lebih tepat dikenang sebagai pahlawan kemerdekaan, dibandingkan dengan Pahlawan Nasional.

Pasalnya, kontribusi Soeharto pada masa perang melawan penjajahan dinilai cukup signifikan.

“Pak Harto banyak jasanya dalam perang kemerdekaan. Salah satu yang fenomenal adalah perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta,” kata Zaki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, Soeharto termasuk inisiator utama serangan tersebut, di mana TNI berhasil menguasai Yogyakarta.

“Gelar pahlawan kemerdekaan saya kira lebih objektif dan dapat diterima banyak elemen bangsa,” katanya.

Baca juga: Daftar 40 Nama Tokoh yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, ada Marsinah, Soeharto Hingga Gus Dur

Perdebatan Moral

Zaki menjelaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menimbulkan perdebatan moral dan politik yang tajam di masyarakat.

Tak hanya itu, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto justru berpotensi memudarkan semangat reformasi.

Ia menuturkan, gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan secara selektif karena mencerminkan martabat bangsa dan standar moral publik.

“Pemberian penghargaan Pahlawan Nasional mencerminkan kepada tokoh tertentu menjadi tolak ukur dignity atau martabat kita sebagai bangsa. Bukan main-main, bukan juga soal kompromi politik," jelas dia.