Purbaya Sentil Gubernur Datang Ribut TKD Dipangkas, Padahal Uang Masih Banyak: Habisin Baru ke Saya

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana mengendap di rekening Pemerintah Daerah (Pemda) masih melimpah, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.
• Purbaya menyentil gubernur ribut TKD dipangkas meminta untuk menghabiskan dana yang mengendap.
• Lambatnya belanja APBD dikatakan Purbaya berdampak langsung pada stagnasi ekonomi di daerah.

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah kepala daerah, termasuk gubernur mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) beberapa waktu lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewo menyinggung sikap para kepala daerah tersebut.

Purbaya menyoroti realisasi belanja pemerintah daerah lambat.

Menkeu menyebut dana mengendap di rekening Pemerintah Daerah (Pemda) masih melimpah, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.

“Datang ke saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, baru ribut ke saya,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025), dikutip dari Tribun Gorontalo.

Pada 2026, anggaran TKD tercatat turun menjadi Rp693 triliun dari Rp919,87 triliun di tahun sebelumnya.

Namun, menurut Purbaya, protes tersebut tidak sejalan dengan kondisi kas daerah.

Ia mengungkapkan dana mengendap Pemda di perbankan per akhir September 2025 mencapai Rp233 triliun.

Setelah dikoreksi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena kesalahan input data oleh BPD, angka tersebut disesuaikan menjadi Rp215 triliun.

Baca juga: Sadar Diomeli di TikTok, Purbaya Janjikan Solusi Jitu Buat Pedagang Thrifting: Industri Mati

Belanja Lambat, Ekonomi Tak Terdorong

Purbaya menegaskan, lambatnya belanja APBD berdampak langsung pada stagnasi ekonomi di daerah.

Ia menyebut dana yang tidak dibelanjakan justru menjadi beban fiskal dan gagal mendorong pembangunan.

“Keberadaan dana mengendap ini menunjukkan bahwa kepala daerah belum membelanjakan uang secara cepat untuk membangun perekonomian masyarakatnya sendiri,” tegasnya.

Meski TKD dipangkas, Purbaya menyebut alokasi program ke daerah justru meningkat.

Ia menjelaskan, total program yang dialokasikan naik dari Rp930 triliun menjadi Rp1.377 triliun.