Nasib Warga Israel Heboh karena Punya KTP WNI, Kadisdukcapil Buka Suara dan Ungkap Sikap Bupati

"Kemarin juga sama Pak Bupati langsung dicek di sistem, dan tidak ada KTP atas nama AG tersebut," ujar Asep.

Sementara itu, terkait penolakan Indonesia terhadap atlet Israel yang mau tanding di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025 di Jakarta, direspons oleh Menpora Erick Thohir. 

Sikap tegas Indonesia yang memang tak memiiki hubungan diplomatik Israel kemudian memicu respons Komite Olimpiade Indonesia, IOC, Rabu (22/10/2025). 

Baca juga: Alasan Hidup Melda Terselamatkan usai Diceraikan Suami yang Lulus PPPK, Ivan Gunawan: Fokus Kerja

Dalam putusan itu disebutkan bahwa IOC menyerukan kepada federasi olahraga internasional agar tidak menyelenggarakan kegiatan apa pun di wilayah Indonesia. 

Indonesia disebut juga tidak bisa melanjutkan pengajuan diri untuk jadi tuan tumah ajang olahraga yang dipayungi IOC semodel Olimpiade dan Youth Olympic Games. 

“Banyak negara juga sedang menghindar daripada pertemuan-pertemuan seperti itu,” ujarnya. 

“Nah, posisi kita juga pasti kalkulatif bila ada pertemuan (dengan atlet Israel) seperti itu kan,” imbuhnya. 

“PB-PB harus punya visi yang sama, misi yang sama. Terlepas kita membela mengibarkan bendera Merah Putih tetapi tentu politik dan olahraga secara keseluruhan kita harus sama road map-nya," tuturnya. 

Menurut Erick, putusan IOC tersebut bukanlah kiamat bagi olahraga Indonesia. 

"Tentu dari surat IOC tersebut jangan sampai kita multitafsir. Jangan sampai seakan-akan dunia olahraga kita berhenti total, kita tetap mendorong sesuai blueprint kita bagaimana olahraga menjadi bagian penting pembangunan karakter bangsa dan mengibarkan bendera merah putih di luar negeri," ucapnya.  

Menurut Erick, Indonesia tidak dibekukan dan masih bisa mengirim atlet untuk sejumlah kejuaraan. 

"Ini yang kita sama-sama, mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan, tidak bisa mengirimkan atlet. Kami masih melakukan pengiriman atlet," ujar Erick. 

Kini, ia menyerukan pentingnya musyawarah mufakat untuk menemukan solusi dari persoalan ini. 

"Kita lihat juga sepertinya IOC memberikan ruang untuk kita bicara, bukan sekedar mengambil garis keras," tandasnya.

Pasal Undang-undang soal pemalsuan KTP