Isi Kontrak Whoosh Bisa Jadi Awal Penyelidikan, Mahfud MD Saran ke KPK Panggil 3 Menteri Era Jokowi

TRIBUNJATIM.COM - Kasus dugaan mark up atau penggelembungan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh belakangan ramai disoroti publik.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi sejak awal 2025.

Namun sikap lembaga antirasuah memilih informasi terkait penyelidikan itu secara tertutup.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD pun memberikan saran kepada KPK soal penyelidikan dugaan korupsi Whoosh.

Isi Kontrak Jadi Pintu Awal Penyelidikan

Saran Mahfud kepada KPK bisa memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh dari pembuatan kontrak.

Menurutnya, proses pembuatan kontrak proyek kereta cepat yang berpindah dari Jepang ke China patut dipertanyakan. Ia mengaku curiga dengan perpindahan kontrak tersebut.

"Dari Jepang ke China itu patut dipertanyakan. Meskipun kata orang itu kan biasa dalam bisnis. Tapi, menurut saya tetap mencurigakan,” kata Mahfud kepada Kompas TV dalam program Kompas Petang, Senin (27/10/2025), dikutip dari kompas.tv.

Meskipun berbeda mata uang antara kedua negara dalam menghitung proyek pembangunan kereta cepat, Mahfud menegaskan, ukurannya pada waktu itu adalah menggunakan dollar Amerika Serikat.

“Jadi, menurut saya tidak bisa dikaitkan dengan perbedaan kurs antara negara China dan Jepang, karena bagi Indonesia sama-sama dollar,” ucap Mahfud.

“Dimulai dari situ (menyelidikinya) kenapa dipindah (Jepang ke China), kan gitu.”

Baca juga: Daftar Utang dan Bunga Kereta Whoosh yang Harus Diangsur ke China, Luhut: Bermasalah Sejak Awal

Biaya Lebihi Anggaran Perlu Dipertanyakan

Selanjutnya, Mahfud mempertanyakan mengapa dalam proyek kereta cepat tersebut terjadi cost overrun atau biaya melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

"Kita tidak katakan itu sudah pasti dikorupsi. Tapi, tetap harus diselidiki,” ujar bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Karena itu, menurut Mahfud, KPK perlu mencari dokumen kontrak proyek kereta cepat tersebut, untuk kemudian dipelajari isinya.

“Setelah itu (panggil) Menteri BUMN ketika itu. Kemudian, tim yang diminta menilai dari UGM, ITB, UI dan sebagainya,” tuturnya.

"Lalu, yang paling penting dokumennya itu seperti apa. Konon kalau transaksi dengan China dokumen tak boleh dibuka ke siapa pun."

3 Menteri Era Jokowi Bisa Dipanggil

Mahfud MD juga menyarankan beberapa nama tokoh yang bisa dipanggil oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi Whoosh.

Beberapa tokoh yang sempat menjabat sebagai menteri di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama.

Mereka adalah Rini Soemarno (Menteri BUMN), Sofyan Djalil (Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, dan Kepala BPN), dan Darmin Nasution (Menko Perekonomian).

Mahfud mengungkapkan pemanggilan ketiga menteri Jokowi ini dalam rangka untuk menyelidiki isi kerjasama antara Indonesia dengan China terkait proyek pembangunan Whoosh.

"Kalau melihat catatan pemberitaan yang saya lihat, pada waktu itu yang aktif Rini Soemarno, lalu ada Sofyan Djalil mungkin dia Kepala Bappenas atau Kepala Pertanahannya (BPN), lalu ada Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian," kata Mahfud dikutip dari YouTube Nusantara TV, Selasa (28/10/2025), via Tribunnews.

Sebenarnya, Mahfud juga menyarankan KPK memanggil anggota DPR.

Namun, dia menjelaskan ketika Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN, DPR melarang yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat.

Sehingga, DPR pun dianggap tidak pernah memperoleh perkembangan terbaru soal proyek Whoosh.

"Agak susah manggil DPR karena waktu itu Rini Soemarno itu resmi menteri tapi tidak pernah boleh datang ke DPR. Waktu itu kan DPR menolak keberadaan Rini."

"Ini kan kacau nih sistem prosedurnya. Di mana letak pengawasan DPR kemudian kalau menterinya tidak pernah boleh datang untuk menyampaikan laporan-laporan dan minta pertimbangan tentang itu (proyek Whoosh)," jelas Mahfud. 

Baca juga: Proyek Kereta Whoosh Disebut Jokowi Bukan Buat Cari Untung, Menkeu Purbaya: Ada Betulnya Sedikit

Kemungkinan Jokowi Dipanggil

Ketika ditanya apakah Jokowi turut bisa dipanggil KPK, Mahfud mengiyakan.

Namun, dia menuturkan pemanggilan baru bisa dilakukan ketika ada indikasi terjadinya korupsi dalam pengadaan proyek tersebut.

Selain itu, Jokowi, kata Mahfud, selaku penggagas pembangunan Whoosh.

"Kalau terjadi korupsi di situ, sesudah diteliti terjadi korupsi di situ, yang bertanggung jawab pertama tentu Presiden dong karena dia yang menjaminkan dirinya itu (Whoosh) ide saya (Jokowi) dan kita semua percaya."

"Kan sampai saat ini kita percaya kalau Whoosh itu penting untuk investasi sosial, politik ekonomi, dan pemicu perkembangan ekonomi, gitu ya," tuturnya.

Baca juga: Alasan Jokowi Bangun Kereta Whoosh Bukan Cari Untung, Kini Dipersoalkan Mahfud MD ada Dugaan Mark Up

KPK Selidiki Sejak Awal 2025

Sebelumnya, KPK mengaku kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyelidikan telah dimulai sejak awal 2025. Ia pun memastikan penyelidikan kasus tersebut masih terus berjalan hingga kini.

“Diawali sejak awal tahun, dan tentunya ini masih terus berjalan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ketika ditanya dugaan korupsi Whoosh apakah terkait kerugian negara atau gratifikasi, Budi mengatakan hal itu termasuk materi penyelidikan.

Karena itu, kata dia, pihaknya belum dapat mengumumkannya secara resmi dan detail kepada publik.

“Kami masih fokus dulu mencari dan menemukan unsur-unsur peristiwa adanya dugaan tindak pidana korupsinya. Ya, kami fokus dulu di situ dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi juga ditanyai mengenai siapa saja atau berapa pihak yang sudah dimintai keterangan oleh KPK, Budi mengaku belum dapat memberitahukan hal itu kepada publik.

“Itu juga termasuk yang belum bisa kami sampaikan. Namun, kami pastikan ya, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui,” ucapnya.

"Serta memiliki informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini.”

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com