Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Meski Dibayar Rp12.000 per Jam dari Urunan Wali Murid, 16 Guru Honorer Tetap Ikhlas Mengajar

Total ada 22 guru di sekolah tersebut, yang terdiri dari ASN, PPPK, paruh waktu, dan honorer.

Penulis: Alga | Editor: Alga W
Dok pribadi/Usin Abdisyah Putra Sembiring
BAYARAN GURU HONORER - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring (kemeja hitam), berbincang dengan siswa SMAN 12 Kabupaten Kaur, Jumat (31/10/2025). Sebanyak 16 guru honorer di SMAN 12 Kabupaten Kaur menerima bayaran Rp12.000 per jam yang bersumber dari urunan wali murid. 

TRIBUNJATIM.COM - Sebanyak 16 guru honorer di SMAN 12 Kabupaten Kaur ternyata menerima bayaran Rp12.000 per jam.

Uang untuk bayaran para guru honorer tersebut bersumber dari urunan wali murid.

Baca juga: Purbaya Ungkap Oknum Pajak-BC Ternyata Pernah Kebal Hukum, Bongkar Obrolannya dengan Jaksa Agung

Praktik ini diungkap anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring.

"Jadi, awalnya kami kunjungan ke SMA Negeri 12 Kabupaten Kaur itu merespons aksi para siswa di media sosial yang meminta Gubernur dan presiden agar gedung sekolah mereka dibangun," kata Usin saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (31/10/2025).

Sekolah yang berlokasi di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, tersebut berada di wilayah terpencil dengan akses jalan tanah kuning yang rusak.

Selama tiga tahun terakhir, kegiatan belajar mengajar dilakukan di gedung milik SMPN 22 Nasal.

"Ada 130 siswa, kelas X 53 siswa, kelas XI 50 siswa, kelas XII 25 siswa," kata Usin, melansir Kompas.com.

"Saat kami mengunjungi sekolah diketahui sekolah mereka masih menumpang dengan SMP 22 Nasal," ujar Usin.

Sekolah tersebut dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah yang juga merupakan guru tetap di SMKN 4 Kaur.

Menurut Usin, total ada 22 guru di sekolah tersebut, terdiri dari ASN, PPPK, paruh waktu, dan honorer.

"Dari situ kami temukan ada 16 honorer sekolah yang digaji Rp12.000 per jam," ucap Usin.

"Uang gaji para guru honorer sekolah itu didapat dari urunan para wali murid," ungkapnya.

Meski digaji dari urunan wali murid, para guru honorer mengaku tetap ikhlas menjalani tugasnya karena ingin anak-anak di daerah tersebut terus bersekolah.

"Jadi, karena SMA jauh sebelum ada SMAN 12, siswa tamat SMP kalau harus melanjutkan SMA harus kos karena SMA terdekat jauh dari desa," tuturnya.

"Untuk tamatan SMP yang tidak melanjutkan SMA maka menikah cepat," jelas Usin.

Atas temuan tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu berjanji akan mengawal usulan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) bagi SMA Negeri 12 Kaur.

"Kami sudah koordinasi dengan dinas, usulan USB sudah disampaikan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kami akan kawal agar SMA ini mendapat ruang baru dan permanen," kata Usin.

Ia menambahkan, apabila sekolah tersebut memiliki gedung baru, sekitar sembilan desa terdekat dapat menyekolahkan anak-anaknya tanpa harus jauh.

"Ada sembilan desa anak-anaknya bisa sekolah di SMA Negeri 12 kalau gedung barunya tersedia," ucapnya.

DPRD juga berkomitmen untuk membantu proses hibah tanah dan pematangan lahan.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD menyerahkan seperangkat komputer dan printer kepada pihak sekolah.

"Selama ini para guru menggunakan monitor komputer lawas dan CPU rusak yang mereka rakit sendiri untuk memenuhi kebutuhan administrasi sekolah," tutup Usin.

Baca juga: Dulu Viral Minta Ditahan Polisi, Anak Rantau Randika Kini Ditemukan Tewas Diduga Kelaparan

Tunjangan Akan Naik

Para guru honorer akan mendapat tunjangan yang naik Rp100 ribu per bulan.

Kenaikan tunjangan guru honorer tersebut akan berlaku mulai 2026.

Artinya, para guru honorer akan menerima Rp400 ribu per bulan mulai tahun depan.

Pemerintah menaikkan tunjangan guru honorer sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengumumkan kenaikan tunjangan guru honorer tersebut dalam acara Taklimat Media satu tahun pencapaian Kemendikdasmen di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta, Rabu (23/10/2025).

"Tahun depan, sudah ada kesepakatan juga tambahan dari perjuangan Komisi X, terima kasih Bu Hetifah (Ketua Komisi X), tunjangan guru honorer atau insentif itu kami naikkan Rp 100.000," ujar Abdul Mu'ti, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (23/10/2025).

Besaran tunjangan guru honorer 2026

Dengan kenaikan ini, setiap guru honorer akan menerima tunjangan pada 2026 sebesar Rp400.000 per bulan, yang akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Abdul Mu'ti menjelaskan, tahun ini para guru honorer menerima tunjangan atau insentif sebesar Rp300.000 per bulan.

Tunjangan tersebut diberikan sekaligus selama tujuh bulan pada Juli 2025 dengan total Rp2,1 juta per guru.

"Tahun ini untuk tujuh bulan diberikan satu kali pada bulan Juli yang lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima Rp2,1 juta untuk tahun 2025," kata Abdul Mu'ti.

Masih rendahnya kesejahteraan guru honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer di Indonesia yang dinilai belum manusiawi.

Dalam rapat kerja dengan Mendikdasmen, ia menyebut masih banyak guru honorer yang hanya menerima gaji Rp300.000 per bulan.

"Guru honorer kita masih menerima Rp300.000 per bulan, angka yang jelas tidak manusiawi di era sekarang. Mereka adalah pejuang pendidikan, tetapi kesejahteraan mereka masih sangat minim," ujar Lalu dalam rapat kerja pada 15 September 2025.

Ia meminta perhatian khusus dari presiden agar pada 2026 tidak ada lagi guru yang bergaji di bawah standar.

Lalu menekankan, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama dengan program pendidikan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan revitalisasi sekolah.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved