Purbaya Ungkap Oknum Pajak-BC Ternyata Pernah Kebal Hukum, Bongkar Obrolannya dengan Jaksa Agung

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar isi percakapannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
• Pertemuan tersebut terkait dengan penegakkan hukum di dalam tubuh lembaga keuangan negara.
• Terungkap fakta mengejutkan oknum pegawai pajak dan bea cukai.

TRIBUNJATIM.COM - Baru-baru ini, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, bertemu dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Pertemuan tersebut terkait dengan penegakkan hukum di dalam tubuh lembaga keuangan negara.

Baca juga: Dulu Viral Minta Ditahan Polisi, Anak Rantau Randika Kini Ditemukan Tewas Diduga Kelaparan

Dalam perbincangan tersebut, terungkap fakta mengejutkan.

Ternyata ada oknum pegawai pajak dan bea cukai yang pernah mendapatkan perlindungan di masa lalu sehingga sulit untuk terjerat hukum.

"Rupanya ya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung," kata Purbaya seperti dikutip dari program CNN Indonesia, The Economic, pada Kamis (30/10/2025).

Menurut Purbaya, Jaksa Agung sempat bertanya kepadanya soal tindakan terhadap aparatur pajak atau bea cukai yang terlibat masalah hukum.

"Saya enggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga (saya ungkap di sini)," kata Purbaya.

Dia tanya sama saya, "Pak gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum?"

"Apa maksudnya?" tanya saya lagi.

"Dia bilang, 'Ya Diselewengkan, mencuri segala macam. Boleh enggak dihukum?'," tanya Jaksa Agung.

Awalnya, Purbaya sempat mengaku heran mendengar pertanyaan itu.

"Saya bilang, ya hukum aja sesuai dengan kesalahan. Kan semuanya sama di mata hukum kan, semuanya sama," jawab Purbaya.

Dari percakapan dengan ST Burhanuddin, Purbaya baru mengetahui bahwa di masa lalu, ada intervensi dari pihak tertentu.

Sehingga kasus oknum pegawai pajak dan bea cukai yang terlibat hukum tidak diusut.

"Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional."