Warga Palestina Dipenjara Israel Tanpa Sinar Matahari, Dulu Bangunan Tak Manusiawi Kini Dibuka Lagi

Ringkasan Berita:

1. Warga sipil Gaza, termasuk perawat dan pedagang muda, ditahan tanpa dakwaan.
2. Penjara bawah tanah Rakefet di Israel dibuka kembali pascaserangan Hamas 2023.
3. PCATI melaporkan penyiksaan dan pelanggaran hukum humaniter terhadap tahanan Palestina.

TRIBUNJATIM.COM - Nasib puluhan warga Palestina dari Gaza yang memprihatinkan, ditahan di penjara bawah tanah.

Penjara itu dalam kondisi tanpa ada cahaya matahari yang masuk.

Mereka juga disebut tak terhubung dengan keluarga atau dunia luar, hingga kekurangan makanan layak.

Gaza adalah wilayah kecil di pesisir Laut Mediterania yang dikuasai Palestina. 

Baca juga: Tunjukkan Agenda Besar, Donald Trump Minta Prabowo Normalisasi Hubungan dengan Israel

Wilayah ini padat penduduk dan sering menjadi pusat konflik antara Israel dan kelompok Hamas.

Laporan terbaru dari Komite Publik Menentang Penyiksaan di Israel (PCATI) menyebutkan bahwa sebagian tahanan merupakan warga sipil yang ditahan tanpa dakwaan maupun pengadilan.

Dua di antaranya adalah seorang perawat dan seorang pedagang muda yang kini menjadi klien PCATI.

Keduanya dipindahkan ke kompleks bawah tanah Rakefet pada Januari 2024.

Mereka mengaku mengalami pemukulan dan kekerasan berkala, serupa dengan pola penyiksaan yang telah lama didokumentasikan di berbagai pusat penahanan Israel.

Penjara yang dulu ditutup tahun 1985

Penjara Rakefet pertama kali dibuka pada awal 1980-an untuk menampung narapidana berisiko tinggi.

Fasilitas ini ditutup pada 1985 karena dianggap tidak manusiawi.

Namun, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memerintahkan pembukaannya kembali setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Seluruh bagian penjara, mulai dari sel tahanan, halaman latihan, hingga ruang pertemuan pengacara, berada di bawah tanah.

Para narapidana hidup sepenuhnya tanpa cahaya alami.

Rakefet semula dirancang untuk sekitar 15 tahanan berkeamanan tinggi yang ditempatkan di sel individual.

Kini, jumlahnya melonjak hingga sekitar 100 orang, berdasarkan data resmi yang diperoleh PCATI.

Sebagian dari mereka dibebaskan saat gencatan senjata pada pertengahan Oktober 2025.

Israel kala itu melepaskan 250 tahanan Palestina yang telah dijatuhi hukuman serta 1.700 warga Gaza yang ditahan tanpa proses hukum. 

Pedagang muda yang ditahan di Rakefet termasuk di antara mereka yang dibebaskan.

Meski demikian, PCATI memperkirakan masih ada sedikitnya 1.000 warga Gaza lainnya yang tetap ditahan dengan kondisi serupa, termasuk sang perawat berusia 34 tahun yang ditahan saat bekerja di rumah sakit pada Desember 2023.

“Meskipun perang secara resmi telah berakhir, warga Palestina dari Gaza masih dipenjara di bawah kondisi perang yang penuh kekerasan dan melanggar hukum humaniter internasional,” kata PCATI dalam pernyataannya.

Pengacara PCATI, Janan Abdu, menegaskan bahwa para kliennya bukan pejuang bersenjata.

“Dalam kasus klien yang kami kunjungi, kami berbicara tentang warga sipil. Pria muda berusia 18 tahun itu hanya seorang penjual makanan yang diculik di pos pemeriksaan,” ujarnya, dikutip dari The Guardian pada Sabtu (8/11/2025).

Awalnya dibuka untuk pasukan elite Hamas

Ben Gvir sebelumnya menyebut penjara Rakefet tengah direhabilitasi untuk menahan anggota Nukhba, unit elite Hamas serta pasukan khusus Hezbollah yang ditangkap di Lebanon.

Pejabat Israel memastikan tidak ada tahanan yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza.

Namun, Layanan Penjara Israel (IPS) menolak memberikan keterangan mengenai identitas dan status tahanan lain di Rakefet.

Nama “Rakefet” sendiri berarti “bunga cyclamen” dalam bahasa Ibrani.

Di balik nama yang indah itu, laporan PCATI menyebut tempat tersebut menjadi simbol kekerasan tersembunyi di bawah tanah Israel.

Data rahasia Israel menunjukkan sebagian besar warga Gaza yang ditahan selama perang merupakan warga sipil.

Sementara itu, Mahkamah Agung Israel pada 2019 memutuskan bahwa menahan jenazah warga Palestina untuk negosiasi masa depan dianggap sah.

Kelompok HAM menuduh praktik serupa kini diterapkan terhadap tahanan yang masih hidup.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com