Kronologi Gus Yahya Dimakzulkan dari Jabatan Ketua Umum PBNU, Kini Tegaskan Tak Akan Mundur

Ringkasan Berita:

1. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, menolak mundur meski didesak Syuriah.
2. Surabaya, lokasi rapat tertutup PBNU bersama PWNU se-Indonesia.
3. Risalah rapat Syuriah minta Gus Yahya mundur dalam tiga hari.

TRIBUNJATIM.COM - Dinamika yang terjadi di PBNU kini menjadi sorotan publik pasca beredarnya risalah rapat yang meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mundur jika tidak bakal diberhentikan alias pemakzulan.

Pemakzulan adalah proses resmi untuk memberhentikan seorang pejabat publik atau pimpinan organisasi dari jabatannya sebelum masa baktinya selesai, biasanya karena pelanggaran hukum, etika, atau ketidakmampuan menjalankan tugas.

Proses ini dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai aturan organisasi atau negara.

Hal ini terjadi setelah beredarnya dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025), yang meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, mundur dari jabatannya.

Baca juga: Desakan Gus Yahya Mundur Mereda, PCNU Magetan: Masalah Sudah Clear

Dalam surat tersebut, PBNU memberikan batas waktu tiga hari.

Jika Gus Yahya tidak mengundurkan diri, ia akan diberhentikan dari posisi Ketua Umum. 

Risalah ini diteken langsung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

Salah satu sorotan utama adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional. 

Syuriyah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan Maqashidul Qanun Asasi NU serta arah perjuangan organisasi dalam membela kemanusiaan. 

Selain itu, AKN NU dinilai tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, khususnya terkait prosedur pemberhentian dan penggantian fungsionaris.

Awal Mula

Isu pemakzulan Gus Yahya mencuat ke publik beberapa hari terakhir setelah beredarnya risalah rapat Syuriyah tersebut.

Surat itu meminta Gus Yahya mundur dan memberikan tenggat waktu tiga hari.

Publik pun menyoroti keputusan ini sebagai dinamika internal PBNU.

Beberapa hari setelah beredarnya dokumen risalah tersebut, PBNU menggelar rapat tertutup dengan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari seluruh Indonesia di Hotel Novotel Samator Surabaya pada Sabtu malam, 22 November 2025. 

Rapat ini dihadiri oleh Gus Yahya, namun ia memilih irit bicara. 

Berdasarkan undangan yang tersebar, agenda rapat adalah silaturahmi dan koordinasi organisasi.

Langkah Gus Yahya

Gus Yahya menyatakan hingga saat ini belum menerima dokumen resmi terkait pemakzulan.

Menurutnya, salinan risalah yang beredar tidak memenuhi standar resmi organisasi karena belum dilengkapi tanda tangan digital yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rapat tertutup di Surabaya, Gus Yahya menegaskan, “Mereka saya persilakan untuk melakukan koordinasi di antara PWNU untuk membuat kesepakatan menyikapi apa yang sedang berlangsung ini. Mereka akan bekerja independen.”

Ia juga menekankan perlunya penyelesaian dinamika internal secara damai demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Keputusan Gus Yahya

Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. 

Ia beralasan terpilih secara sah melalui Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 dan berhak menuntaskan masa khidmat lima tahun hingga 2027.

“Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur. Saya mendapat mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun, Insya Allah saya sanggup,” tegasnya.

Selain itu, Gus Yahya menegaskan secara AD/ART, rapat harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum.

Pernyataan pemberhentian dari Syuriah dinilainya tidak sah.

Ia optimistis konflik internal PBNU akan segera menemukan jalan keluar yang baik untuk kemaslahatan bersama, umat, bangsa, dan negara.

Profil Gus Yahya

Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, lahir pada 16 Februari 1966 di Rembang. 

Ia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka Indonesia dan saat ini memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2022–2027.

Sebelum menjabat sebagai ketua umum, ia mengemban amanah sebagai Katib ‘Aam PBNU pada periode 2015–2021.

Gus Yahya lahir dari keluarga pesantren yang kuat dalam tradisi keilmuan.

Ia merupakan putra ulama kharismatik KH M. Cholil Bisri, keponakan KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus), dan kakak kandung mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Selain memimpin organisasi, ia juga mengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang  . 

Gus Yahya menempuh pendidikan pesantren di bawah bimbingan KH Ali Maksum di Madrasah Al-Munawwir Krapyak, Bantul.

Ia kemudian lulus dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada jenjang perguruan tinggi, ia memilih Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada, sembari aktif berorganisasi.

Pada 1986–1987, ia menjabat sebagai Ketua Umum Komisariat FISIPOL UGM HMI Cabang Yogyakarta.

Kiprah di Nahdlatul Ulama

Kontribusi Gus Yahya di NU berlangsung panjang.

Ia menjadi Katib ‘Aam PBNU pada 2015–2020, sebelum memperoleh mandat memimpin PBNU melalui Muktamar ke-34 di Lampung. 

Ia menggantikan Prof KH Said Aqil Siroj yang menjabat selama dua periode.

Di bawah kepemimpinannya, NU diarahkan memperkuat diplomasi agama, rekonsiliasi sosial, serta agenda peradaban.

Peran di Politik dan Pemerintahan

Gus Yahya berpengalaman dalam pemerintahan sejak muda. Ia pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Pada 31 Mei 2018, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Peran internasional Gus Yahya mencolok dalam isu perdamaian dan dialog antaragama.

Pada 2014, ia turut mendirikan lembaga keagamaan Bait ar-Rahmah di California, Amerika Serikat, yang fokus pada studi Islam rahmatan lil alamin.

Ia juga terlibat sebagai tenaga ahli dalam Dewan Eksekutif Agama-Agama Amerika Serikat–Indonesia, sebuah kerja sama bilateral yang ditandatangani Presiden Barack Obama dan Presiden Jokowi pada 2015.

Gus Yahya kerap mewakili GP Ansor dan PKB dalam jejaring politik internasional seperti Centrist Democrat International (CDI) dan European People’s Party (EPP).

Gus Yahya beberapa kali tampil sebagai pembicara utama di forum global. Pada Juni 2018, ia berbicara dalam forum American Jewish Committee (AJC) di Israel.

Ia menawarkan konsep rahmah sebagai solusi atas konflik keagamaan dunia dan mendorong pemahaman agama yang damai.

Pada Juli 2021, ia kembali mendapat apresiasi dunia melalui penampilan kuncinya di International Religious Freedom (IRF) Summit di Washington, DC.

Dalam pidatonya bertajuk “The Rising Tide of Religious Nationalism”, ia menjelaskan dinamika bangsa-bangsa yang menghadapi ancaman budaya dan memunculkan gelombang nasionalisme religius.

Ia mengingatkan, situasi tersebut berpotensi memicu konflik global bila tidak dikelola dengan bijak.

Dalam berbagai forum, Gus Yahya konsisten menyuarakan diplomasi moral dan dialog lintasagama.

Ia menegaskan, dunia membutuhkan mekanisme baru untuk meredam persaingan nilai dan mencegah munculnya kekerasan atas nama identitas.