Bahlil Sebut Golkar Usulkan Pilkada Lewat DPRD dan Pembentukan Koalisi Permanen Dukung Prabowo

Karena itu, wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD memantik sensitivitas publik, dianggap mengulang pola lama yang identik dengan demokrasi terbatas.

Koalisi Permanen

Selain Pilkada DPRD, Golkar juga mendorong transformasi kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral menuju pembentukan Koalisi Permanen.

Koalisi ini, menurut Golkar, tidak hanya dibangun untuk memenangkan Pemilihan Presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan, berbasis kesamaan platform dan agenda kebijakan.

Usai Pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres, sementara 580 anggota DPR RI dari delapan partai lolos ke Parlemen.

Pemerintahan dan parlemen kini dikuasai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan tujuh partai: Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN, sehingga menjadi mayoritas sekaligus tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di luar KIM, hanya PDI Perjuangan yang memilih berada di oposisi sebagai penyeimbang demokrasi dan pengawas jalannya pemerintahan.

Namun, sejumlah pihak menolak gagasan Koalisi Permanen.

Andreas Hugo Pareira, politikus PDI-P, dalam keterangannya di Jakarta (19/12/2025) menyebut konsep Koalisi Permanen “mengada-ada” dan tidak sesuai dengan sistem presidensial Indonesia. Menurutnya, koalisi permanen hanya relevan dalam sistem parlementer. 

Sementara itu, PAN memberi sinyal positif, menyebut gagasan ini layak dikaji karena bisa memperkuat stabilitas politik.

Dukungan untuk Prabowo

Rapimnas Golkar juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto.

Golkar menilai Prabowo berperan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik, sekaligus sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

Visi Ekonomi dan Pembangunan

Golkar menegaskan ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis dalam mentransformasi ekonomi nasional.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju Indonesia Emas 2045 menjadi bagian dari visi Asta Cita.

Selain itu, percepatan pembangunan di Papua pasca pemekaran provinsi juga menjadi perhatian utama.

Penegakan Hukum dan Masyarakat Algoritma

Rapimnas Golkar menekankan pentingnya penegakan hukum berwibawa sebagai fondasi negara yang stabil dan adil.

Golkar juga menyoroti penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar demokrasi di era digital.

Rapimnas Golkar 2025 membuka perdebatan besar: antara konsolidasi politik dan hak rakyat memilih langsung.

Publik kini menunggu arah kebijakan selanjutnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com