KPK OTT 2 Kepala Daerah dalam Sehari, Kemendagri Sunggung Pilkada Langsung dan Beri Peringatan

Ringkasan Berita:

• KPK OTT dua kepala daerah: Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sadewo.
• Kasus diduga terkait fee proyek, dana CSR, dan pengumpulan dana oleh perangkat daerah.
• Kemendagri beri peringatan keras, menyoroti sistem pilkada langsung yang dinilai belum menjamin bebas korupsi.

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Dalam satu hari Senin, (19/1/2026) kemarin KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah sekaligus. 

Diantaranya Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun Maidi. 

Wali Kota Madiun Maidi diduga korupsi terkait fee proyek dan dana CSR

Sementara Bupati Pati Sadewo diamankan bersama perangkat daerah sebagai pengepul dana. 

Baca juga: Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto Bungkam Usai Diperiksa KPK

Peringatan Kemendagri

Merespon hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beri peringatan pada kepala daerah lainnya dan singgung pilkada langsung. 

Hal ini dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan. 

"Kabar yang sungguh mengejutkan dan memprihatinkan di awal tahun 2026 ini. Dan sekaligus menjadi warning bagi kepala daerah lainnya agar menghindari perilaku koruptif yang dapat merugikan berbagai pihak," ujarnya dikutip via Kompas.com. 

Benni juga menyinggung soal proses rekrutmen kepala daerah. 

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Kena Operasi Senyap OTT KPK, Diperiksa Intensif di Polres Kudus

Menurutnya pilkada langsung juga tak menjamin bersih. 

Pembinaan demi pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Kemendagri, tidak akan maksimal jika akar masalahnya, yaitu sistem rekrutmen kepala daerah melalui pilkada langsung tidak diperbaiki dan perilaku kepala daerah yang memang niatnya mau korupsi tidak dibasmi," kata Benni.

OTT 2 Kepala Daerah Sekaligus. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026). 

Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

"Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur," kata Budi, dalam keterangannya, Senin. 

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," tambah dia. 

Dalam operasi ini, tim KPK menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.