3 Dampak Jika Rupiah Tembus Rp20.000 per Dollar AS, Ekonom Ungkap Penyebab

Tayang: Selasa, 28 April 2026 17:55 WIB

Editor: Arie Noer Rachmawati

3 Dampak Jika Rupiah Tembus Rp20.000 per Dollar AS, Ekonom Ungkap Penyebab

Tribunnews.com

RUPIAH MELEMAH - Ilustrasi uang Rupiah. Ekonom menyebut jika Rupiah tembus Rp20.000 maka akan berdampak di antaranya inflasi meningkat, cicilan utang luar negeri naik, capital outflow meningkat. Penyebab pelemahan nilai tukar Rupiah merupakan kombinasi dari banyak faktor, di antaranya komunikasi yang buruk dari pemerintah, Selasa (28/4/2026).

Baca Selanjutnya:

Viral Terpopuler: Anak Nangis di Pelukan Polisi hingga Ketua DPRD Terinjak Kuda saat Kirab Budaya

Wijayanto mengatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia saat ini dinilai jauh dari solid dan sustainable.

"Upaya penghematan tidak dilakukan secara menyeluruh terlihat dari pemerintah yang tetap mempertahankan program-program mahal," katanya.

Defisit Primary Income

Struktur Balance of Payment (Neraca Pembayaran) Indonesia juga dinilai Wijayanto mengalami defisit primary income, yakni arus uang keluar ke investor asing lebih besar dari yang masuk.

"Akhir-akhir ini kita mengalami defisit primary income yang semakin besar, artinya banyak devisa keluar untuk membayar return investasi asing dan dividennya," jelasnya.

Ia menambahkan tahun 2025, nilai defisit tersebut sangat besar hingga mencapai 38,2 miliar Dollar AS (sekitar Rp 657 triliun kurs hari Senin, 27/4/20266).

Nominal tersebut bahkan sudah jauh lebih besar dari investasi langsung dari asing (FDI) yang masuk yakni hampir 3 kali lipat.

"Lalu, di tahun yang sama investasi portfolio juga mengalami net outflow 9,4 miliar Dollar AS. Tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2026, dan tahun-tahun berikutnya," tambah Wijayanto.

Ia mengatakan, nilai tukar mata uang pada akhirnya menggambarkan daya saing dan produktifitas ekonomi suatu negara.

"BI terlihat sudah berupaya maksimal melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar Rupiah, tetapi ini tidak akan berhasil jika Pemerintah tidak mengimbangi," kata Wijayanto.

Menurutnya, pemerintah mesti membenahi dan memperbaiki gaya komunikasi, kemudian memperbaiki soliditas APBN, memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha, dan secara serius berupaya memperbaiki strultur neraca pembayaran Indonesia.

"Hal yang terakhir ini memerlukan effort jangka panjang lintas bidang, baik itu kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral," jelas Wijayanto.

Artikel telah tayang sebelumnya di Kompas.com

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com