DPRD Pasuruan Pastikan akan Perjuangkan 3 Tuntutan yang Disuarakan Driver Online

Poin Penting:

• Asosiasi Driver Online Pasuruan Raya mendatangi Gedung DPRD Pasuruan untuk menyampaikan tiga tuntutan pokok. 
• DPRD Kabupaten Pasuruan memastikan akan mengawal dan memperjuangkan tuntutan yang disuarakan para driver.
• DPRD berjanji akan memastikan penerapan tarif ojol sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Ribuan driver atau pengemudi ojek online (ojol) di Pasuruan, Jawa Timur, akhirnya mendapat angin segar setelah perwakilannya menyampaikan aspirasi mereka di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (4/9/2025) siang.

Lembaga legislatif ini memastikan akan mengawal dan memperjuangkan tuntutan yang disuarakan para driver.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat menegaskan, seluruh masukan dari para pengemudi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. 

Menurutnya, DPRD berkepentingan untuk memastikan bahwa pekerja transportasi berbasis aplikasi juga mendapat hak perlindungan yang layak.

“Terkait jaminan perlindungan sebenarnya sudah ada program Universal Health Coverage (UHC). Tinggal mengajukan saja, kalau syarat terpenuhi maka biayanya akan ditanggung pemerintah daerah,” jelas Samsul.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas driver online melalui program pelatihan keterampilan.

“Kita akan mendorong dinas terkait untuk membuka pelatihan berbasis komunitas. Jadi, para driver bisa mendapatkan keterampilan tambahan yang menunjang aktivitas mereka, sekaligus menjadi cadangan usaha ketika orderan sepi,” imbuhnya.

Selain itu, DPRD berjanji akan memastikan penerapan tarif ojol sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur, yang selama ini dikeluhkan sering diabaikan pihak aplikator. 

Baca juga: Sosok Asli Ojol Berkacamata Temui Wapres Gibran, Wajahnya Mirip Buzzer Jokowi, Bahrun Najah: Kocak

“Kami akan kawal agar tarifnya tidak merugikan driver, karena mereka yang setiap hari berjibaku di jalan untuk menghidupi keluarganya,” tandasnya.

Politisi PKB ini menyebut apa yang disuarakan driver online adalah persoalan nyata yang dialami ribuan masyarakat Pasuruan. 

Karena itu, DPRD akan mengawal agar pemerintah daerah dan aplikator benar-benar memperhatikan kebutuhan para pengemudi.

“Ini bukan sekadar soal tarif, tapi soal keadilan dan kesejahteraan. Driver online sudah menjadi bagian penting transportasi masyarakat, jadi negara dan daerah tidak boleh abai,” urainya.

Sebelumnya, Asosiasi Driver Online Pasuruan Raya mendatangi Gedung DPRD Pasuruan untuk menyampaikan tiga tuntutan pokok. 

Ketua Asosiasi Driver Online Pasuruan Raya, Harsoyo Utomo menuturkan, pihaknya kini menaungi sekitar 2.000 driver roda dua maupun roda empat yang seluruhnya menggantungkan hidup dari orderan aplikasi.

Menurut Harsoyo, tuntutan pertama adalah adanya jaminan perlindungan sosial, baik melalui BPJS Kesehatan maupun BPJamsostek. 

Kedua, akses terhadap program pemberdayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Misalnya ada pelatihan montir atau wirausaha lain. Jadi kalau orderan sepi, teman-teman tetap punya penghasilan tambahan,” ungkapnya.

Tuntutan ketiga adalah kepastian penerapan tarif sesuai aturan pemerintah. 

Harsoyo menegaskan, jangan sampai aplikator seenaknya menetapkan harga yang merugikan pengemudi. 

Selain itu, ia berharap pemerintah daerah bisa menjembatani komunikasi dengan aplikator agar ada kantor perwakilan di Pasuruan.

“Kalau ada masalah, kami tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya atau Malang. Dengan adanya perwakilan di sini, setiap konflik bisa lebih cepat terselesaikan,” tegasnya.