Pemkab Pasuruan Resmi Bentuk Dewan Pesantren, Jadi Kado Istimewa di Hari Santri Nasional 2025

Poin Penting:

• Pemkab Pasuruan resmi membentuk Dewan Pesantren. 
• Ini menjadi kado istimewa untuk santri dan pesantren di peringatan Hari Santri Nasional 2025.
• KH Tantowi Abdulloh Siradj akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pesantren selama lima tahun ke depan, yakni masa bakti 2025-2030. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Santri dan pesantren di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mendapatkan kado istimewa di peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025.

Di bawah pemerintahan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dan Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori, Pemkab Pasuruan resmi membentuk Dewan Pesantren. 

Pelantikan Dewan Pesantren ini digelar di Auditorium Mpu Sindok, kompleks Kantor Bupati Pasuruan di Raci, Kecamatan Bangil, Selasa (28/10/2025) siang. 

Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori memimpin langsung pelantikan Dewan Pesantren yang diketuai oleh KH Tantowi Abdulloh Siradj.

KH Tantowi Abdulloh Siradj akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pesantren selama lima tahun ke depan, yakni masa bakti 2025-2030. 

Sementara Wakil Ketua dijabat Dr Akhmad Fauzi Hamzah, Sekretaris, Dr Mokhammad Ainul Yakin, Bendahara Mochammad Fahmin Nabil, serta tiga orang anggota.

Mereka adalah M Faidlus Syukri, Mokhammad Rofiq, dan Nur Khotib.

Salah satu tugas besar Dewan Pesantren adalah menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kepada Tribun Jatim Network, Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori mengatakan, pembentukan Dewan Pesantren ini adalah salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. 

Baca juga: Kiprah Ponpes Dalwa dalam Memperkuat Identitas Pasuruan sebagai Daerah Santri, Wabup Apresiasi

Menurut dia, pelantikan ini menjadi salah satu bukti bahwa Rusdi Sutejo dan KH Shobih Asrori atau Mas Rusdi-Gus Shobih selalu berkomitmen untuk menepati janji-janji politiknya.

Gus Shobih mengatakan, Dewan Pesantren ini diharapkan bisa bekerja beriringan bersama Pemkab Pasuruan untuk menaikkan IPM Kabupaten Pasuruan.

Karena sejak diterbitkan UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan pesantren sudah masuk dalam sistem pendidikan nasional.

“Jadi, anak-anak di pondok itu, IPM-nya sudah bisa dihitung sekarang. Kami berharap, pesantren bisa diajak kolaborasi untuk mendongkrak angka itu,” katanya