Pemkab Pasuruan Resmi Bentuk Dewan Pesantren, Jadi Kado Istimewa di Hari Santri Nasional 2025

Poin Penting:

• Pemkab Pasuruan resmi membentuk Dewan Pesantren. 
• Ini menjadi kado istimewa untuk santri dan pesantren di peringatan Hari Santri Nasional 2025.
• KH Tantowi Abdulloh Siradj akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pesantren selama lima tahun ke depan, yakni masa bakti 2025-2030. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Santri dan pesantren di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mendapatkan kado istimewa di peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025.

Di bawah pemerintahan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dan Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori, Pemkab Pasuruan resmi membentuk Dewan Pesantren. 

Pelantikan Dewan Pesantren ini digelar di Auditorium Mpu Sindok, kompleks Kantor Bupati Pasuruan di Raci, Kecamatan Bangil, Selasa (28/10/2025) siang. 

Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori memimpin langsung pelantikan Dewan Pesantren yang diketuai oleh KH Tantowi Abdulloh Siradj.

KH Tantowi Abdulloh Siradj akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pesantren selama lima tahun ke depan, yakni masa bakti 2025-2030. 

Sementara Wakil Ketua dijabat Dr Akhmad Fauzi Hamzah, Sekretaris, Dr Mokhammad Ainul Yakin, Bendahara Mochammad Fahmin Nabil, serta tiga orang anggota.

Mereka adalah M Faidlus Syukri, Mokhammad Rofiq, dan Nur Khotib.

Salah satu tugas besar Dewan Pesantren adalah menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kepada Tribun Jatim Network, Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori mengatakan, pembentukan Dewan Pesantren ini adalah salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. 

Baca juga: Kiprah Ponpes Dalwa dalam Memperkuat Identitas Pasuruan sebagai Daerah Santri, Wabup Apresiasi

Menurut dia, pelantikan ini menjadi salah satu bukti bahwa Rusdi Sutejo dan KH Shobih Asrori atau Mas Rusdi-Gus Shobih selalu berkomitmen untuk menepati janji-janji politiknya.

Gus Shobih mengatakan, Dewan Pesantren ini diharapkan bisa bekerja beriringan bersama Pemkab Pasuruan untuk menaikkan IPM Kabupaten Pasuruan.

Karena sejak diterbitkan UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan pesantren sudah masuk dalam sistem pendidikan nasional.

“Jadi, anak-anak di pondok itu, IPM-nya sudah bisa dihitung sekarang. Kami berharap, pesantren bisa diajak kolaborasi untuk mendongkrak angka itu,” katanya

Gus Shobih menjelaskan, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di pesantren. 

“Dewan Pesantren inilah yang nantinya akan memverifikasi pesantren-pesantren mana yang siap membentuk PKBM,” sambung Gus Shobih.

Menurutnya, Dewan Pesantren sebagai jembatan untuk kegiatan yang memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Baca juga: Bupati Mas Rusdi Bakal Tanggung Biaya SLF dan PBG untuk Bangunan Pesantren di Pasuruan

“Kalau Bapak Presiden RI memberi kado dibentuknya Dirjen Kepesantrenan. Kalau kami, memberi kado istimewa buat pesantren dengan Dewan Pesantren,” ungkapnya.

Gus Shobih mengucapkan selamat bertugas kepada yang dilantik hari ini.

Ia pun menegaskan, Dewan Pesantren memiliki banyak tugas.

Di antaranya melakukan inventarisasi program pesantren, mulai peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan kewirausahaan santri, hingga sinergi dengan pemkab.

Ketua Dewan Pesantren, KH Tantowi Abdulloh Siradj, mengaku siap menjadi jembatan pemerintah dan pesantren untuk bekerja keras menaikkan IPM.

Salah satu caranya, menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan membentuk PKBM.

Dewan pesantren ini sebagai jembatan pemkab dengan pesantren.

“Kami sebagai jembatan, agar tujuan pembentukan Dewan Pesantren ini sesuai dengan tujuannya dan apa yang diingikan bisa diwujudkan,” tuturnya.

Dia mengaku, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat kerja terlebih dahulu.

Dalam rapat, nanti akan disusun program-program kerja yang akan dilakukan.

“Kebetulan dalam kepengurusan ini, kami dibantu dari berbagai unsur, yakni pemerintah, perwakilan PCNU, Disdikbud, dan Kementrian Agama,” jelasnya.

Menurut dia, komposisi kepengurusan yang komplet itu akan membantu dan memudahkan dalam menyusun program-program kerja Dewan Pesantren.

“Progresnya, alhamdulillah bagus. Ini pertama kalinya, ada Dewan Pesantren bertugas untuk mengkolaborasi peran
pemerintah dan pesantren,” tegasnya.

Harapannya, pengurangan ATS bisa secapatanya dilakukan.

Saat ini, sudah ada tujuh pesantren yang siap membuka PKBM di masing-masing pesantren.

“Responsnya sangat positif. Ini kontribusi pesantren untuk meringankan beban pemerintah dalam menekan angka ATS melalui program PKBM,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pembentukan Dewan Pesantren disambut baik oleh kalangan pesantren. Dan menjadi kado spesial di Hari Santri.