Surabaya Minim Guru Pendidik Khusus, Dindik Terapkan Diklat Berjenjang Perkuat Pendidikan Inklusi

Ringkasan Berita:

• Jumlah GPK di Surabaya hanya 64 orang untuk ratusan sekolah negeri dan swasta.
• Pemkot optimalkan 38 psikolog pendidikan ASN P3K serta diklat berjenjang bagi guru reguler.
• Program inklusi mendukung Kurikulum Merdeka dengan diferensiasi pembelajaran dan lingkungan ramah anak.

Laporan Wartawan Tribu Jatim Network, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mencatat hanya terdapat 64 Guru Pendidikan Khusus (GPK) hingga akhir November 2025. 

Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat layanan pendidikan inklusi di SD dan SMP negeri, meski masih berhadapan dengan keterbatasan tenaga pendamping siswa berkebutuhan khusus.

Kota Surabaya memiliki skala layanan pendidikan dasar dan menengah yang sangat besar, yakni 283 SD negeri dan 63 SMP negeri, selain ratusan sekolah swasta yang juga menerima siswa dengan kebutuhan khusus.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkot mengoptimalkan peran 38 psikolog pendidikan berstatus ASN P3K yang ditempatkan sebagai guru Bimbingan Konseling. 

Kehadiran mereka menjadi pendamping tambahan bagi siswa inklusi bersama GPK. 

Baca juga: Anak Guru Rasnal Lega Nama Baik Ayah Kembali Pulih, Keluarga sempat Terpuruk, Tabungan Habis

Tim layanan ini bukan hanya mendampingi proses pembelajaran, tetapi juga membantu pemetaan hambatan belajar, penyesuaian emosional, hingga interaksi sosial para siswa.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Surabaya, Tri Endang Kustianingsih yang menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri menerima siswa berkebutuhan khusus berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.

Namun ia menekankan bahwa penerimaan siswa tidak bisa dilakukan tanpa kesiapan sekolah.

Baca juga: Imbas Guru Banting Nasi Kotak Depan Siswa, Borok Kepsek Terbuka Hingga Dicopot dari Jabatan

“Ada asesmen dulu. Dilihat kemampuan SDM gurunya, lalu apa ketunaannya. Kalau seperti tuna netra, kita arahkan ke SLB karena di sekolah negeri tidak ada guru yang menguasai huruf braile,” ujarnya.

Tri menjelaskan bahwa pengadaan guru baru tidak dapat dilakukan secara cepat karena proses rekrutmen harus mengikuti regulasi pemerintah pusat. 

“Semua pengadaan guru harus melalui seleksi Kemen PAN RB. Disesuaikan dengan SDM-nya. Kalau belum siap, jangan menerima dulu,” tegasnya. 

Tahapan Asesmen dan Regulasi Rekrutmen

Ketentuan tersebut merujuk pada Permen PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi guru baru, termasuk GPK.

Untuk memastikan kesiapan sekolah menerima siswa inklusi, Dindik Surabaya menerapkan tahapan asesmen ketika peserta didik baru mendaftar. 

Proses tersebut mencakup identifikasi jenis ketunaan, asesmen awal mengenai hambatan dan potensi belajar, penyusunan Rencana Pembelajaran Individual, pelaksanaan layanan pendidikan, dan evaluasi program.