Harga BBM Non-Subsidi Naik, Nelayan Surabaya Belum Terlalu Terdampak

Ringkasan Berita:

• Nelayan Surabaya belum terlalu terdampak kenaikan BBM non-subsidi.
• Konsumsi BBM nelayan relatif kecil, hanya sekitar 2 liter per melaut.
• Kenaikan harga alat tangkap justru jadi beban utama nelayan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi belum berdampak signifikan terhadap aktivitas nelayan di Surabaya.

Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik kapal nelayan di wilayah pesisir yang umumnya berukuran kecil sehingga masih bergantung pada BBM subsidi.

Koordinator Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Surabaya Utara, Hadi Siswanto, menyebut nelayan memang merasakan kenaikan biaya operasional.

Namun, beban tersebut lebih banyak dipicu kenaikan harga alat tangkap, bukan BBM.

Baca juga: Harga Solar Nonsubsidi Naik, Nelayan Muncar di Banyuwangi Tetap Melaut Berkat BBM Subsidi

Kapal Kecil Jadi Faktor

“Kalau terkait kenaikan BBM ya otomatis terdampak, menambah pengeluaran. Tapi untuk nelayan di sini tidak terlalu besar karena sekali melaut rata-rata hanya 8 sampai 10 jam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sekali melaut nelayan umumnya hanya membutuhkan sekitar 2 liter BBM per orang. Dengan jarak tangkap yang relatif dekat, konsumsi BBM masih tergolong rendah.

"Perjalanan ke lokasi sekitar satu jam. Dua liter sudah cukup untuk pulang pergi,” katanya.

Mayoritas nelayan di Surabaya menggunakan kapal kecil dengan mesin sederhana, baik berbahan bakar bensin maupun solar subsidi. Kondisi ini membuat mereka belum terlalu terpengaruh kenaikan harga BBM non-subsidi.

Baca juga: Sekali Melaut Habiskan Rp45 Juta, Nelayan Prigi Trenggalek Keluhkan Harga Solar Nonsubsidi Naik

Ancaman Jika BBM Subsidi Naik

Meski demikian, kekhawatiran tetap muncul. Hadi menegaskan, jika harga BBM subsidi ikut naik, nelayan tidak memiliki banyak pilihan selain menaikkan harga hasil tangkapan.

“Kalau BBM naik, seharusnya harga ikan juga naik. Masalahnya, harga hasil tangkapan tidak ikut naik, padahal biaya operasional meningkat,” jelasnya.

Di Surabaya Utara, terdapat sekitar 23 kelompok nelayan yang tergabung dalam HNSI. Setiap kelompok beranggotakan 40 hingga lebih dari 100 orang.

Selain BBM, kenaikan harga alat tangkap juga menjadi beban. Bahkan, dalam beberapa kasus, kenaikannya mencapai dua kali lipat.

"Alat tangkap naik cukup tinggi. Ini yang jadi beban bagi nelayan,” ungkapnya.

Meski ada kenaikan harga di tingkat eceran, Hadi memastikan belum terjadi kelangkaan BBM. Baik bensin maupun solar masih tersedia.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo, menyatakan hingga kini belum ada laporan keluhan dari nelayan.

"Sejauh ini belum ada yang mengeluh. Mungkin karena kapasitas kapal nelayan di Surabaya kecil, tidak seperti di daerah lain,” kata Agung dikonfirmasi terpisah. 

Ia menjelaskan, kapal nelayan di Surabaya umumnya berada di bawah 30 gross tonnage (GT), sehingga masih berhak menggunakan BBM subsidi.

"Di Surabaya hampir tidak ada kapal nelayan di atas 30 GT. Kebanyakan kapal kecil, jadi masih bisa mengakses BBM subsidi,” ujar Politisi Golkar ini.

Terkait ketersediaan, DPRD memastikan stok BBM subsidi di Surabaya dalam kondisi aman. Penyalurannya juga diawasi agar tepat sasaran.

“Yang penting barangnya tersedia. Percuma kalau murah tapi tidak ada. Sejauh ini belum ada laporan kelangkaan, jadi kami pastikan masih aman,” tegas Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini.

Pemerintah kembali menyesuaikan harga BBM non-subsidi pada Senin (4/5/2026). Harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter.

Dexlite naik dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Sementara Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Adapun BBM non-subsidi jenis Pertamax tetap Rp12.300 per liter. BBM subsidi juga tidak mengalami kenaikan. Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sedangkan solar Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga ini mengacu pada harga minyak mentah dunia, harga produk olahan internasional, serta pergerakan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, Pertamina menyebut penetapan harga juga mempertimbangkan kondisi masyarakat dan daya beli.