Elemen Masyarakat Topi Bangsa Demo Tolak Keberadaan STDI Jember, Samakan Kyai dengan Dukun
Massa yang tergabung dalam Topi Bangsa (Tolak Penjajahan Ideologi Bangsa) menggelar aksi demonstrasi menolak keberadaan STDI (Sekolah Tinggi Dakwah Is
Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Massa yang tergabung dalam Topi Bangsa (Tolak Penjajahan Ideologi Bangsa) menggelar aksi demonstrasi menolak keberadaan STDI (Sekolah Tinggi Dakwah Islamiyah) di Jember karena dinilai sudah sangat mengganggu masyarakat muslim khususnya Nahdlatul Ulama. Ratusan masa berorasi di depan gedung Pemkab Jember, Jum'at (3/8/2018).
Ribuan warga jember ini keberatan dengan pembangunan dan aktivitas Sekolah Tinggi Dakwah Islam Imam Syafi'i di kawasan Gladak Pakem Jember dan lembaga pendidikan di bawah yayasan tersebut.
Mereka menilai STDI menyebarkan paham yang bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah kaum Nahdliyyin dan tidak sesuai dengan Pancasila.
• Belasan Scooter Antik dan Langka Dipajang di GOR Jayabaya
"Kami menuntut pemerintah dalam hal ini untuk membekukan sementara lembaga STDI, masyarakat resah mereka ini mengajarkan sesuatu yang tidak relevan dengan kurikulum di bangsa kita, saya tidak pernah tau sebelumnya bahwa ada sekolah yang menyebut kyai disamakan dengan dukun, ya STDI ini," terang Gus Baiquni pengasuh majelis sholawat Alghofilin selaku penanggung jawab aksi.
Aksi penolakan keberadaan STDI untuk dibekukan, menurut Gus Baiquni wajar dilakukan.
"Ini wajar dilakukan, karena ini sudah mencederai pancasila bangsa kita, saya tidak terima kyai dikatakan seperti dukun," tambah Baiquni.
Gus Baiqun khawatir jika tidak segera ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah, maka masalah ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Karena dapat memecah belah umat.
• Ketemuan untuk Transaksi Sabu, 2 Pria Asal Mojokerto Dibekuk Polisi di Kedung Cowek Surabaya
Menurut Gus Baiquni, selama ini dirinya bersama sejumlah tokoh agama sudah berupaya meredam aksi massa, sambil menunggu kebijakan Pemerintah Daerah.
Namun sayangnya sampai hari ini dirinya sama sekali belum melihat, upaya Pemerintah Daerah untuk meredam konflik.
"Kami menolak keras STDI, kami akan menyerahkan bukti-bukti yang ada kepada pemerintah, mereka STDI harus mengklarifikasi hal itu karena demi persatuan umat," pungkas Gus Baiquni.
