Pendaftaran CPNS 2018

Warga Ngeluh Terganjal Syarat IPK 3.00 untuk Daftar CPNS, DPRD Madiun Langsung Panggil Sekda dan BKD

DPRD Madiun langsung memanggil Sekda dan BKD, setelah warga mengeluh terganjal syarat IPK 3.00 untuk daftar CPNS 2018.

Warga Ngeluh Terganjal Syarat IPK 3.00 untuk Daftar CPNS, DPRD Madiun Langsung Panggil Sekda dan BKD
SURYA/RAHADIAN BAGUS
DPRD Kota Madiun saat rapat dengar pendapat dengan Pj Sekda dan BKD Kota Madiun tentang syarat CPNS, di gedung Dewan, Kamis (27/9/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Tingginya indeks prestasi komulatif (IPK) yang menjadi persyaratan mendaftar CPNS di Kota Madiun pada 2018, dikeluhkan masyarakat setempat.

Syarat nilai IPK 3.00 (skala 4.00) dinilai terlalu tinggi dan tidak memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi yang memiliki IPK di bawah 3.00.

Ketua DPRD Kota Madiun Istono, membenarkan, bahwa ada banyak warga yang mengeluh ke dewan terkait syarat IPK minimal 3.00 pada rekrutmen CPNS di Kota Madiun pada tahun 2018.

Menurut sejumlah warga yang disampaikan kepadanya, IPK tersebut dianggap terlalu tinggi, dan menjadi penghalang warga Kota Madiun yang memiliki IPK di bawah itu untuk bersaing mengikuti rekrutmen CPNS di Kota Madiun.

Diberi Janji Tapi Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS, Pegawai Honorer di Pamekasan Segel Tiga SD Negeri

Menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan Pj Sekda dan BKD Kota Madiun di gedung Dewan. DPRD Kota Madiun mengusulkan syarat IPK untuk menjadi CPNS di Kota Madiun minimal 2.75.

Nilai minimal IPK ini setelah melihat syarat IPK di sejumlah daerah yang mensyaratkan minimal nilai IPK 2.75.

"Kajian telah kami sampaikan. Kami juga sudah melihat kanan kiri. Kami mengusulkan minimal IPK untuk syarat CPNS di Kota Madiun diturunkan dari 3.00 menjadi 2.75," ujar Istono, usai rapat di gedung DPRD Kota Madiun, Kamis (27/9/2018).

Istono mengatakan, masyarakat Kota Madiun sudah menunggu rekruitmen CPNS sejak lama. Namun, ketika pemerintah membuka lowongan CPNS, ada pembatasan dengan IPK 3.00, sehingga tidak seluruh lulusan bisa mengikuti seleksi.

Minta Maaf, SMKN 1 Surabaya Benarkan Kepala Sekolah Lakukan Tindak Kekerasan ke Para Siswanya

Padahal, menurutnya tidak semua lulusan pemilik nilai IPK tinggi, memiliki kualitas bagus secara kapasitas. Oleh sebab itu, diperlukan seleksi untuk menemukan SDM berkualitas, yang akan menjadi abdi negara.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Madiun Rusdiyanto, menuturkan usulan dari DPRD akan disampaikan kepada wali kota. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan terkait penurunan IPK itu.

"Sudah ada pertimbangan semuanya," ucapnya, singkat.

Rekruitmen CPNS di Kota Madiun akan mulai dibuka pada, Jumat (28/9/2018). Jadwal ini mundur dibandingkan jadwal yang ditetapkan semula yakni tanggal 26 September 2018. (Rahadian Bagus)

Pasang Foto Caleg di Baliho Acara Bersih Desa, Lurah di Kota Madiun Dipanggil Bawaslu

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved