Terbitkan Buku ke-7, Pakde Karwo Beri Jalan Tengah antara Ekonomi Liberal dan Ekonomi Komando
Gubernur Jatim, Soekarwo merilis buku ke tujuhnya yang berjudul "Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi", di Sheraton Hotel, Surabaya.
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo merilis buku ke tujuhnya yang berjudul "Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi", di Sheraton Hotel, Jalan Embong Malang, Surabaya, Minggu (21/10/2018).
Pakde Karwo, sapaan akrabnya mengatakan, karyanya kali ini merupakan representasi dari 'working ideology' yang ia lakukan saat bekerja sehari-hari yang ia wujudkan dalam bentuk nyata, yaitu sebuah buku.
Dalam buku terbitan PT Elex Media Komputindo tersebut, Pakde Karwo memberikan jalan tengah dari dua pertarungan teori ekonomi, yaitu teori Ekonomi Liberal dan teori Ekonomi Komando.
• Pink October 2018, Bude Karwo Ingin Masyarakat Sadar Kanker Sejak Dini
"Yang satu ingin liberal atau sebebas-bebasnya, yang satu ingin negara mengatur sekuat-kuatnya. Dua posisi itu bertarung sejak 1930 dan tidak ada yang menang atau kalah," kata Pakde Karwo.
Dari persoalan tersebut, Pakde Karwo dalam bukunya menawarkan satu solusi yang tidak pernah ditemukan dalam pertarungan dua ekonomi tersebut.
"Jadi ada segitiga, yaitu proses produksi, pembiayan dan pasar. Pada proses produksi ini bahan bakunya harus diambilkan dari sekitar kita, lalu di dalam pembiayaan harus lebih murah daripada industri yang lebih besar, dan terakhir pemasarnya, kita bantu dengan pembuatan kantor perwakilan dagang di berbagai daerah sampai luar negeri," kata Pakde Karwo.
• Pakde Karwo Minta Kader Demokrat Bisa Turun Langsung untuk Serap Aspirasi Masyarakat]
• Jalan Sehat Sarungan Meriahkan Peringatan Hari Santri Nasional 2018 di Malang
Langkah tersebut, kata Pakde Karwo harus diambil karena pemerintah mempunyai fungsi untuk memberikan bimbingan kepada rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan secara fisik.
Nantinya, diharapkan kebijakan tersebut bisa menimbulkan pertumbuhan inklusi yang mengurangi kesenjangan kemiskinan dan pengangguran.
"Karena biasanya secara teoritik pertumbuhan yang tinggi itu membuat kesenjangan juga semakin tinggi, itu yang paling sulit dilakukan pengambil keputusan di manapun di dunia ini," lanjut Pakde Karwo.
• Seminggu Jelang Pilkada Ulang di Sampang, KPU Jatim Akan Laporan ke Mahkamah Konstitusi
• Jumlah Desa Terdampak Lebih Banyak, Kekeringan Ponorogo Tahun ini Lebih Parah Dibanding Sebelumnya
Langkah tersebut, terang Pakde Karwo sudah diterapkan di Jatim dan hasilnya adalah meningkatnya ekonomi daerah di Jatim, dibuktikan dengan bertumbuhnya UMKM.
Pada tahun 2008, UMKM di Jatim masih berjumlah 4,2 juta UMKM, lalu pada tahun 2012 naik menjadi 6,8 juta, dan pada tahun 2016 naik lagi menjadi 12,1 juta.
Selain itu pada pemerintahan Pakde Karwo dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selama dua periode, angka kemiskinan turun lebih kurang 8 persen.
• Rute Kunjungan Sandiaga Uno ke Jatim, Ziarah Makam Gombloh di Surabaya hingga Sapa Warga Mojokerto
• Warga Pendatang yang Terlibat Bentrok dengan Warga Sidoarjo Masih Berada di Polsek Waru
Pada tahun 2008, angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih sebesar 18,51 persen, sedangkan data Maret 2018 BPS, kemiskinan di Jatim turun menjadi 10,98 persen.
