Peringati Hari HAM, Mahasiswa di Malang Tuntut Pemerintah Hapus Kekerasan Terhadap Perempuan
Diskriminasi ini pun berbentuk macam-macam, mulai dari domestifikasi, marginalisasi, stigma negatif, kekerasan baik fisik maupun psikis.
Penulis: Aminatus Sofya | Editor: Melia Luthfi Husnika
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aminatus Sofya
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (AMMB) menuntut pemerintah memberi perhatian lebih pada kekerasan terhadap perempuan.
Berdasarkan catatan AMMB, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi meskipun reformasi di Indonesia telah berlangsung 20 tahun lamanya.
• Tuntut Reformasi Agraria dan Adili Koruptor, Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (AMMB) Turun ke Jalan
"Diskriminasi tersebut terjadi hampir pada semua lini kehidupan masyarakat, mulai dari tataran politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil," ujar juru bicara AMMB, Fardhan, saat melakukan demonstrasi di Alun-alun Kota Malang, Senin (10/12/2018).
Ia mencontohkan kasus kekerasan perempuan yang menimpa Baiq Nuril yang beberapa waktu lalu. Nuril kata dia, adalah korban pelecehan seksual namun malah mendekam dibalik jeruji besi lantaran dijerat UU ITE.
• Buruh se-Malang Raya Sepakat Ciptakan Pemilu Damai 2019, Ketua SPSI Ingatkan Soal Hoaks Politik
"Diskriminasi ini pun berbentuk macam-macam, mulai dari domestifikasi, marginalisasi, stigma negatif, kekerasan baik fisik maupun psikis," ucapnya.
Selain itu, AMMB juga mendesak pemerintah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat di ruang publik.
• Integrasikan Destinasi Wisata Malang Raya, KEK Singosari Targetkan 1 Juta Wisman Setiap Tahunnya
AMMB mencatat dalam pemerintahan Joko Widodo telah terjadi beberapa kali pembubaran diskusi dan aksi kamisan yang diselenggarakan di Surabaya dan Malang.
"Aksi kamisan ini bubar di sertai ujaran kebencian dan juga tuduhan seperti “PKI”," kata Fardhan.
• Pernikahan Petugas PMK Malang Pakai Tradisi Nozzle Pora dan Diarak Keliling Kota
Pada peringatan hari HAM Internasional ke-70 ini, AMMB berharap pemerintah bisa menegaskan komitmennya menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang masih belum selesai. Salah satu yang paling diingat adalah kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.