DPRD Surabaya Bahas Rapera Kawasan Tanpa Rokok, PNS yang Melanggar Akan Turun Pangkat

Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Surabaya mulai memasuki pembahasan sanksi dan denda bagi pelanggar aturan

DPRD Surabaya Bahas Rapera Kawasan Tanpa Rokok, PNS yang Melanggar Akan Turun Pangkat
Thinkstock via Tribun Medan
Ilustrasi merokok 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Surabaya mulai memasuki pembahasan sanksi dan denda bagi pelanggar aturan.

Pelanggar yang merokok di delapan wilayah termasuk public space, rumah sakit, sekolah, tempat kerja akan dikenakan sanksi dan denda yang berat.

Ketua Pansus Raperda KTR Junaedi mengatakan, yang menarik di antara sekian pembahasan sanksi adalah rencana sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN).

ASN yang melanggar KTR akan turun pangkat.

(Wali Kota Sutiaji: Siswa yang Konsumsi Miras dan Rokok Pindah Sekolah, Bukan Dikeluarkan)

(Perjalanan Politik Khofifah Indar Parawansa, Belum Lulus S1 Sudah Disodori 3 Formulir Pencalegan)

"Yang kita bahasa tadi masalah usulan sanksi dari pansus, ASN yang langgar KTR sanksinya berupa pangkatnya diturunkan," ujar Junaedi yang juga politisi Partai Demokrat ini, Rabu (13/2/2019).

Selain membahas itu, sanksi administrasi juga masih dalam pembahasan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini mengungkapkan, Pemkot Surabaya mengusulkan sanksi administrasi berupa uang minimal Rp 250 ribu sampai Rp 50 juta.

"Angka ini masih bisa turun dan naik, tapi masih kami secara detail, belum bisa memutuskan, di daerah lain itu bisa Rp 7 juta," jelasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini menegaskan, sanksi administrasi ini bertujuan untuk membuat efek jera. Sehingga pelanggar KTR bisa ditekan dan banyak yang menaati aturan ini nantinya.

(Ada Video Penganiayaan Karyawan Konter di Sidoarjo, Pelaku Dikenal Pendiam dan Sudah 3 Tahun Pacaran)

(Viral Video Murid Aniaya Guru di Gresik, Penyebabnya Tak Terima Ditegur Saat Merokok di Kelas)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita menambahkan, usulan penurunan pangkat bagi ASN yang melanggar akan dibahas dalam peraturan wali kota (perwali) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda KTR.

Fenny, sapaannya, raperda KTR masih dalam tahap pembahasan pasal per pasal. Titik fokusnya adalah pada pasal 4 dan 11 terkait dengan sanksi administrasi.

"Karena kalau nominal dendanya Rp 250 ribu terlalu kecil, diusulkan Rp 25 juta setiap pelanggaran," ucapnya.

Menurutnya, sanksi Rp 250 ribu hanya dikenakan kepada pelanggar per seorangan. Sedangkan untuk instansi yang melanggar KTR akan mendapatkan sanksi sebanyak Rp 50 juta.

Reporter: Surya/fatimatuz zahroh

(Kecelakaan Truk Terguling, Muatan Pipa Besi Berserakan di Jalan Tol Sidoarjo)

(22 Pelajar Dirazia Satpol PP Jombang di Warung dan Rental, Temukan Rokok dan Video Mesum di Ponsel)

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved