BPK Dorong BPOM untuk Mampu Permudah Pelaku UMKM Peroleh Nomor Izin Beredar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Perekonomian di Indonesia saat ini mulai berkembang di tingkat usaha industri kecil atau biasa disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sayangnya UMKM biasanya sulit untuk dikembangkan karena tak memiliki izin edar.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis mengungkapkan, keberadaan UMKM dapat menopang perekonomian Indonesia.

Untuk itu ia mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mampu memudahkan para pelaku UMKM untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE).

"Kami sebagai bagian dari pengawasan negara melihat langsung kinerja BPOM dalam lokakarya seperti ini. Saya melihat sebelum tahun 2005 perijinan masih sangat bertele-tele. Saat ini bisa dalam satu hari selesai. Ini kemajuan yang mungkin harus ditingkatkan," ujarnya dalam Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme Dengan Mitra Kerja di JW Marriot Surabaya, Selasa (12/3/2019).

• Tekan Praktik Pemalsuan dan Penjiplakan Karya, Bekraf Ajak 80 UMKM di Kota Malang Sosialisasikan HKI

• Khofifah Bakal Dekatkan Layanan BBPOM di Bakorwil, Madura Jadi Prioritas Utama

Untuk mendorong kinerja BPOM, menurutnya perlu penguatan peraturan perundangan.

Sebab saat ini keberadaan BPOM masih dibawah Perpres.

"Kalau kekuatan hukumnya kuat, BPOM bisa lebih aktif dalam mengedukasi terkait pelayanan dan penindakannya. Karena tidak menutup mata banyak pelaku yang perlu ditindak," lanjutnya.

Penny K Lukito, Kepala BPOM RI menjelaskan, telah memperkuat perijinan UMKM dengan meningkatkan pelayanan 40 BPOM di berbagai daerah.

Setidaknya 930 pelaku UMKM bidang pangan telah dibina untuk mendapat NIE.

78 pelaku di antaranya berhasil mendapat NIE dari BPOM untuk 191 produk.

"Tahun lalu UMKM yang memiliki NIE sudah meningkat 10 persen, harapan kami tahun ini bisa meningkat 30 persen, makanya kami adakan forum seperti ini," ujarnya.

Selain hasil dari pembinaan, menurutnya UMKM saat ini telah aktif mencari informasi dan mengurus persyarakat dalam mengurus NIE.

"Untuk UMKM ada banyak keberpihakan yang kami berikan seperti biaya administrasi yang hanya 50 persen, ada jalur khusus dengan pembinaan kami hingga biaya uji kami gratiskan dan juga registrasi online," urainya.

• 90 Persen Aset Jatim Telah Bersertifikat, BPKAD Gandeng Badan Pertanahan untuk Selesaikan Target

• Rp 200 Juta Uang Gratifikasi Wali Kota Pasuruan Setiyono Masih Tunggu Pemeriksaan BPK RI

Ke depan binaan UMKM BPOM akan terus diperluas dengan mengembangkan kerjasama Public-Private untuk mendukung UMKM.