Pengadilan Kabulkan Gugatan Pemkot Surabaya Terhadap PT Maspion atas Sengketa Tanah di Jalan Pemuda

Gugatan Wali Kota Surabaya terkait sengketa tanah yang terletak di Jalan Pemuda 17 Surabaya, terhadap PT Maspion, dikabulkan oleh majelis hakim.

Pengadilan Kabulkan Gugatan Pemkot Surabaya Terhadap PT Maspion atas Sengketa Tanah di Jalan Pemuda
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Ketua majelis haim, R Anton Widyopriyono, saat bacakan putusan terkait sengketa tanah antara Pemkot Surabaya dan PT Maspion yang terletak di Jalan Pemuda 17 Surabaya, Kamis (14/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gugatan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkait sengketa tanah yang terletak di Jalan Pemuda 17 Surabaya, terhadap PT Maspion, dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (14/3/2019).

Ketua majelis hakim, R Anton Widyopriyono menyatakan, PT Maspion telah melakukan perbuatan melawan hukum lantaran tidak kunjung mengembalikan tanah seluas 2.143 meter persegi.

“Menghukum tergugat atau pihak ketiga yang menerima hak dari tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap," ujar R Anton Widyopriyono saat membacakan amar putusan, Kamis (14/3/2019).

Banyak Anak Eks Lokalisasi Yatim Piatu, 154 Pejabat Pemkot Surabaya Mau Jadi Orang Tua Asuh Mereka

Fans AC Milan Ikutan Antre Tanda Tangan Carles Puyol di Surabaya Town Square

Dalam perjanjian keduanya disepakati bahwa PT Maspion berhak memanfaatkan tanah itu selama 20 tahun setelah pemkot mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada 1996 lalu.

Perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016 lalu.

Majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa PT Maspion telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak kunjung menyerahkan tanah tersebut ke Pemkot Surabaya.

Pemkot Surabaya, menurut majelis hakim sudah benar menolak permohonan PT Maspion, karena permohonan perpanjangan selambatnya diajukan dua tahun sebelum masanya habis.

Wali Kota Risma Sebut Merger Sekolah Bisa Atasi Kekurangan Kepala Sekolah, Bisa Hemat Biaya Juga

Tapi PT Maspion baru mengajukan empat bulan sebelum masa HGB habis.

PT Maspion diminta untuk segera hengkang dari tanah tersebut.

Halaman
12
Penulis: Samsul Arifin
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved