Anggaran Perbaikan Jalan di Malang Menipis, Pengamat UMM: Pemkot Malang Belum Smart Government
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Rinekso Kartono mengkritisi Pemerintah Kota Malang.
Penulis: Benni Indo | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Rinekso Kartono mengkritisi Pemerintah Kota Malang.
Kritik ini ditujukan pada menipisnya anggaran insidentil yang dimanfaatkan untuk perbaikan jalan.
Rinekso mengatakan, menipisnya anggaran di tengah kebutuhan perbaikan jalan menunjukkan kalau Pemkot Malang bukan smart government.
“Artinya smart government itu bisa membuat perencanaan yang baik dan matang. Juga telah membuat forecasting atau ramalan, apa yang menjadi masalah dan kebutuhan ke depan bagi terselenggaranya pemerintahan dan kehiduapan masyarakat yang lebih baik,” katanya, Kamis (21/3/2019).
(Pemkot Malang Akan Buka Rekrutmen Juru Parkir yang Digaji Tetap, Sutiaji: Parkirnya Berbasis IT)
(Banyak Jalan Berlubang, Wali Kota Malang Sutiaji Meminta Maaf dan Sampaikan Kendala Perbaikan)
Di sisi lain, kondisi seperti saat ini menjadi indikator bahwa Pemkot Malang lemah di bidang perencanaan.
Padahal, menurut Rinekso, setiap pemimpin harus membuat perencanaan ke depan yang matang.
Bagi Rinekso, pemerintah yang pintar adalah pemerintah yang bisa mengelola keuangan dengan baik.
“Karena pembangunan itu didasarkan atas data. Dari data itu dibuat perencanaan. Misal, pembuatan jalan itu berapa bulan atau berapa tahun sehingga kita tahu kapan jalan akan rusak,” terangnya.
Dengan begitu, semestinya Pemkot Malang sudah mempersiapkan segala hal untuk mengantisipasi jalan rusak.
Menurut survey yang pernah ia lakukan, terjadi kebocoran hingga 30 persen dalam anggaran pembangunan.
“Itu artinya di mana saja terjadi kualitas jalan tidak sesuai dengan spek. Ada pengurangan-pengurangan. Selain itu memang juga, ada faktor pemicu lain seperti genangan air. Tapi sebenarnya kan sudah diketahui,” paparnya.
(Banyak Jalan Berlubang, Wali Kota Malang Sutiaji Meminta Maaf dan Sampaikan Kendala Perbaikan)
Menurut Rinekso, solusi terdekat yang bisa dilakuan Pemkot Malang adalah berkonsultasi dengan pemerintahan di atasnya.
Jika ditakutkan akan hal-hal yang tidak sesuai dalam penganggaran, bisa konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hati-hati pemerintahan kalau membiarkan. kalau ada kecelakaan dan digugat rakyat, bisa masuk pengadilan dan itu bagian dari kriminal. kalau ada yang mengadvokasi itu bisa digugat habis-habisan,” terangnya.
Sejumlah masyarakat memang menyampaikan protesnya akibat sejumlah titik jalan yang terpantau rusak. Sloga-slogan 'Ajor Ji' dituliskan di area kerusakan jalan.
