Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Rukun Kematian Antar Bupati Bojonegoro Raih Gelar Doktor

Ritual itu memberatkan kelompok keluarga miskin, sehingga orang miskin hanya akan semakin miskin.

Penulis: Benni Indo | Editor: Mujib Anwar
SURYA/BENNI INDO
Bupati Bojonegoro Suyoto sesaat sebelum menjalani ujian promosi doktor di UMM, Sabtu (23/9/2017). 

Studi dari Desa Pajeng itu menggambarkan bahwa demokrasi bisa membawa kemanfaatan kesejahteraan secara nyata.

Namun juga harus dibarengi oleh lima hal lainnya yaitu optimalisasi ruang publik oleh masyarakat, kedua adanya niat bersama untuk mewujudkan kemanfaatan sosial.

Ketiga terciptanya kebijakan sosial, keempat meningkatnya tingkat kualitas representasi dan terakhir terwujudnya dialog generatif.

"Inilah model bagaimana kemampuan masyaramat dan pemerintah lokal untuk mengelola seluruh sumber budaya dan kearifan secara bersama-sama," paparnya.

(Mengintip Sosialita Jatim Arisan, Pilih Dibawa Joko Tole ke Bawah Suramadu Sambil Ditemani Ote-ote)

Menurut Yoto, hal itu justru tidak terjadi di panggung politik di Indonesia saat ini. Para politikus cenderung langsung berdebat terhadap opini-opini yang dikeluarkan.

Sebagai seorang bupati, Yoto mengimplemantasikan pengalaman penelitiannya itu ke dalam lima peraturan bupati (Perbup).

Secara garis besar ia mengatakan kelima perbup itu di antaranya adalah mengarahkan orang desa pada penyelesaian masalah secara demomratis, penyusunan anggaran, laporan kerja dan dialog generarive.

"Sudah tiga tahun terakhir ini diterapkan karena studi ini sudah lama sekali," katanya.

(Terungkap, Inilah Pertanyaan Seks Paling Sering Ditanyakan di Dunia Maya)

Promotor Prof Hotman Siaahan menjelaskan memiliki ketertarikan atas kesepakatan yang dihasilkan warga melalui forum. Menurutnya hal seperti itu muncul dari kearifan lokal masyarakat desa.

"Menjadi sangat penting dalam komunitas. Kesepakatan seperti masyarakat itu yang pentinf bagi saya," terangnya.

Prof Hotman juga mendorong agar temua akademik Suyoto bisa diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah daerah mengingat Suyoto adalah seorang bupati.

Tak sekadar menghasilkan kebijakan, jauh dari itu adalah menumbuhkan budaya demokrasi yang baik kepada masyarakat sehingga persoalan yang muncul bisa dicarikan solusi secara bersama-sama.

"Harus bisa diaplimasikan. Itu temuan akademik. Kalau gak bisa buat apa?" tutupnya. (Surya/Benni Indo)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved