Mendagri Tjahjo Kumolo Apresiasi Langkah Cepat Pemprov Jatim Atasi Masalah Kota Malang

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kekosongan Gedung DPRD Kota Malang resmi berakhir.

Hal itu setelah 40 anggota DPRD baru hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) dilantik di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018).

Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi positif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Usai menghadiri pelantikan anggota dewan baru, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan, dirinya menilai langkah yang diambil oleh Pemprov Jatim untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Malang sudah tepat.

• Tugas Berat Menanti 40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW yang Dilantik Hari ini

Pasalnya hal itu juga demi berjalanya roda pemerintahan di Kota Malang.

"Kami mewakili pemerintah pusat sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil Pemprov Jatim. Sebab, sistem pemerintahan di Kota Malang tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan," terangnya Senin (10/9/2018).

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo menyebut kehadiranya dalam pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil PAW itu merupakan upaya untuk memberikan semangat, sekaligus juga memastikan bahwa proses pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang berjalan lancar tanpa ada halangan.

• Berikut Daftar 40 Nama Calon Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW yang akan Dilantik

Dia mengakui, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, baru pertama kali di Kota Malang ada kasus korupsi yang menyeret hampir seluruh anggota DPRD, termasuk juga wali kota Malang nonaktif sebelumnya.

"Baru kali ini ada kasus yang membuat sebuah lembaga pemerintahan tidak bisa bekerja karena tidak memenuhi kuorum. Kemarin segala urusan yang berhubungan dengan PAW ini diselesaikan dan hari ini dilantik tentu cukup luar biasa dan patut mendapat apresiasi," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo Kumolo juga mengingatkan kepada 40 anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk tidak mengulang kasus yang menimpa DPRD terdahulu.

• Demo Warga Mojoagung Soko di Kejari Tuban Buyar, Disepakati Bupati sebagai Jaminan

Mereka saat ini harus fokus untuk meningkatkan kinerja sekaligus mengembalikan kepercayaan publik yang sempat luntur.

Anggota DPRD Kota Malang harus mengikuti arahan yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo.

Serta harus memahami area rawan korupsi yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah bansos, pajak, pengadaan barang dan jasa, serta beberapa area lain.

"Anggota dewan adalah mitra sejajar dari pemerintah daerah. Keduanya harus bisa saling mengisi dan melengkapi," tutup Tjahjo Kumolo.

• Klasemen MotoGP 2018, Marc Marquez Kokoh di Puncak, Andrea Dovizioso Geser Posisi Rossi dan Lorenzo