Jawa Timur Beri Subsidi SPP Gratis, Lima SMA Swasta di Malang Tidak Ikut Mengajukan

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - Pemprov Jatim lewat Dindik Jatim membuat program TisTas (Gratis Berkualitas) untuk  seluruh SMA SMK negeri dan swasta di Jatim mulai tahun ajaran 2019-2020 pada Juli nanti.

Namun, lima SMA swasta di Kota Malang tidak mengajukan bantuan subsidi SPP dari Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Semua sekolah ini menilai para siswanya mampu membiayai dana pendidikannya.

Hal itu disampaikan oleh Rusdi, Ketua MKKS (Musywarah Kerja Kepala Sekolah) SMA swasta Kota Malang.

(Program SPP Gratis di Jawa Timur akan Berlaku Tahun Ajaran Baru Juli 2019, Begini Kata Dindik)

(Pria dari Gresik Embat Laptop dan Proyektor di 2 Sekolah di Tuban, Polres Tuban Ciduk di Rumahnya)

"Saat pengajuan ke Dindik Jatim pada September 2018 lalu, ada lima sekolah tak mengajukan proposal. Sedang 29 SMA mengajukan," jelas Rusdi pada suryamalang.com, Minggu (24/2/2019).

Jumlah SMA swasta di Malang ada 34.

Dana SPP yang digelontorkan Pemprov Jatim ke sekolah Swasta memang bersifat subsidi

SK Gubernur memang berniat mengutamakan dana bantuan spp gratis untuk sekolah negeri.

Tiap daerah di Jatim juga diberi nominal yang berbeda-beda. SPP SMA Negeri di Kota Malang sendiri senilai Rp 120.000 per bulan.

"Sedang SPP SMA swasta di Kota Malang kisaran Rp 200.000 sampai Rp 350.000 per bulan," jawab Kepala SMA Nasional Kota Malang ini.

Pada kasus sekolah swasta dengan SPP yang lebih dari nominal bantuan, wali murid siswa sendiri yang akan menambahi kekurangannya.

(Program SPP Gratis di Jawa Timur akan Berlaku Tahun Ajaran Baru Juli 2019, Begini Kata Dindik)

(Demi Wujudkan Jatim Cettar, Khofifah Indar Parawansa Ajak OPD Kenali 4 Jenis Staf)

"Saya memandang subsidi ini bagus dan bisa membantu walimurid," jawab Rusdi.

Terpisah, Saiful Rahman, Kadindik Jatim ketika berada di Malang menyatakan telah menyiapkan Rp 2 Triliun tiap tahunnya dari APBD untuk program TisTas ini.

"Kalau ABPDnya naik, ya bisa saja nanti bantuan SPP bisa naik," jelas dia.

Dikatakan, pihaknya sudah memetakan SMA-SMA swasta bonafid yang tidak mau diberikan subsidi.

"Mereka juga tidak mau mendapat dana BOS karena merasa mampu membiayai sendiri," jelas Saiful.

Di tiap daerah, termasuk Kota Malang ada sekolah yang tak mau dibantu sehingga bisa dialihkan ke yang lain.

"Tapi ya gak banyak SMA sih yang seperti itu. Itu masalahnya," kata dia.

Dindik telah mengumpulkan seluruh SMA SMK mengenai dana itu. Ini akan diberikan pada siswa kelas 10 sampai 12.

(SDN di Kota Malang Prioritaskan Finger Print Dibanding CCTV)

(Madura United Lolos 8 Besar Piala Indonesia, Dejan Antonic Sebut Sektor Pertahanan Harus Lebih Kuat)

Sekolah negeri dan swasta harus membuat RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Sehingga saat pemeriksaan BPK bisa diketahui peruntukkan.

Namun yang belum ada solusinya adalah bagaimana memberikan subsidi bagi siswa yang dari provinsi lain tapi sekolah di Jatim. Terutama yang letak sekolahnya berbatasan antar provinsi.

"Sampai sekarang saya masih belum ada formula mengatasi. Misalkan kayak sekolah di Ngawi kan banyak dari Jateng, seperti Sragen dll. Begitu juga siswa sekolah yang di Bojonegoro juga banyak dari Cepu," paparnya.

DI sisi lain, bila ada subsidi spp ini masih dirasa kurang (seperti tambahan biaya ekskul) oleh pihak sekolah, pihak sekolah harus melewati komite sekolah ke orangtua.

Sedang mekanisme aliran dananya, Dindik Jatim menyalurkan ke Dindik cabang dan diteruskan ke sekolah-sekolah.

Selain SPP gratis juga akan diberikan seragam gratis untuk semua siswa baru berupa dua stel seragam sekolah, pramuka dan putih abu-abu.

"Ini khusus buat siswa kelas 10 baru nanti. Saat ini masih tahap lelang kain seragam," jawabnya.

Pihak sekolah yang mampu beli seragam sendiri tetap dapat seragam gratis ini.

Namun nantinya pihak sekolah berhak memberikan seragam bantuan ini ke sekolah lain.

Ia berharap, dengan diberi tambahan pemenuhan kebutuhan ini, siswa makin bersemangat sekolah.

Reporter: Surya/Sylvianita Widyawati