MCW Pertanyakan Anggaran Reses DPRD Kota Malang yang Melonjak jadi Rp 12,1 M

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti melonjaknya anggaran reses DPRD Kota Malang. Pada 2019 ini, anggaran reses mencapai Rp 12.1 M.

Ada kenaikkan Rp 8.8 M dari anggaran tahun 2018 yang sebesar Rp 3.3 M. Angka ini sempat turun dari anggaran di tahun 2017 senilai Rp 4.3 M.

MCW juga khawatir, anggaran yang melonjak itu disalahgunakan oleh dewan.

Badan Pekerja MCW Hanif Abdul mempertanyakan efektivitas reses anggota DPRD Kota Malang. Pasalnya, dengan sisa masa jabatan yang ada, reses dimungkinkan hanya dilakukan dua kali saja.

(Tekan Angka Korupsi, KPK Dorong Pemerintah Perkuat APIP)

(Korupsi Proyek Dinas Pendidikan, Bupati Malang Rendra Kresna Pakai Uangnya untuk Renovasi Rumah)

Hanif menilai, momen tahun politik juga memiliki pengaruh tersendiri. Dengan adanya pemilu serentak, pemilihan anggota DPRD Kota Malang juga dilakukan bersamaan Pilpres.

Saat ini, memang ada beberapa anggota DPRD Kota Malang hasil PAW yang kembali maju mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kota Malang.

"Ini menunjukkan adanya indikasi penggunaan anggaran untuk rangkaian kampanye. Soalnya mereka bersentuhan langsung dengan konstituen,” kata Hanif.

MCW mencatat, ada 60 persen anggota dewan aktif yang kembali menyalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Malang.

MCW pun mendesak agar dewan bisa menjelaskan transparansi penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Lookh Mahfudz menilai wajar jika ada pihak yang tendesiun mengaitkan dengan tahun politik. Ia mengatakan, reses adalah agenda yang resmi.

(DLH Kota Malang Bakal Pasang Alat Pengukur Udara Senilai Rp 6 Miliar di Alun-Alun Maret Nanti)

(Melalui Peringkat MCP KPK, Surabaya Jadi Juara Dua yang Berkomitmen Berantas Korupsi di Jawa Timur)

“Reses itu momentum DPR ketemu masyarakat secara umum. Sehingga di situ ada interaksi antara DPR dengan masyarakat umum. Aspirasi mereka didengar. Terkait politik atau tidak, di tahun politik orang lumrah menerjemahkan itu tendensius. Tapi ini adalah program,” jelasnya.

Terkait naiknya anggaran reses, Mahfudz menilai hal itu wajar.

Alasannya, karena beban yang diemban dewan saat ini terbilang berat dibanding dengan beban anggota dewan sebelumnya.

“Dulu reses di satu titik, sekarang tiga titik. Saya kira wajar nilainya naik. Dengan anggaran Rp 12 M tapi bisa meningkatkan kinerja. Mending begitu,” jelasnya.

Dipaparkan lebih jauh, hasil reses yang dilakukan anggota dewan nantinya akan di (rapat) plenokan. Kemudian menjadi pokok pikiran (pokir) anggota dewan.  Setelah itu, aspirasi yang didapat akan diakomodir di RKPD.

(Biaya Pencalonan Kepala Daerah Tembus Rp 30 Miliar, Wakil Ketua KPK: Mudah-mudahan Ikhlas)

(Ada Pelaku Lain, Pengacara Syahri Minta KPK Usut Rp 41 Miliar Sisa Uang Fee PUPR Tulungagung)

Menurut Mahfudz, hal itu penting karena DPRD Kota Malang adalah bagian dari pemerintahan. Apalagi, kata Mahfudz Kota Malang sedang menggodok RPJMD sehingga perlu aspirasi dari masyarakat.

Kata Mahfudz, parameter komparasi angka pada anggaran memang bisa berbeda dan terlihat fantastis.

Namun ia juga menghendaki agar melihat komparasi muatan dan konten yang menurutnya memiliki muatan beban berat bagi anggota dewan saat ini.

“Jadi, dewan secara maksimal dituntut melaksanakan tiga fungsi yang melekat. Sekarang saja kami disertakan untuk mengawal RKPD. Itu kan bagian dari tugas DPRD, budgeting,” jelasnya.

Pada pertengahan Maret DPRD Kota Malang akan rapat pesiapan reses. Terkait nilai anggaran, Mahfudz sendiri mengaku belum mengetahui secara detail.

Di sisi lain, Mahfudz juga berharap agar MCW bisa menyoroti anggaran musrenbang yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Menurut Mahfudz, anggaran musrenbang justru lebih besar dibanding dengan anggaran dewan.

Reporter: Surya/Benni Indo

(Dianggap Wajar, Keluarga Minta Mayat Laki-Laki yang Ditemukan di Rungkut Asri Tengah Tak Diotopsi)

(Biaya Pencalonan Kepala Daerah Tembus Rp 30 Miliar, Wakil Ketua KPK: Mudah-mudahan Ikhlas)