BPP Jatim Tak Mau Tandatangan Rekap Suara di Kecamatan, KPU Jatim: Proses Rekap Tetap Sah

Instruksi ini pun disampaikan Soepriyatno sebagai Ketua DPD Gerindra Jatim yang juga Ketua BPP Prabowo-Sandi di Jawa Timur melalui sebuah surat tertanggal 22 April 2019.

Surat ini ditujukan kepada seluruh DPC Partai Gerindra yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota di Jatim.

"Diinstruksikan kepada seluruh saksi kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan dan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," begitu petikan surat yang ditandatangani Soepri dan Anwar Sadad, Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.

Dikonfirmasi terkait surat tersebut, Soepri membenarkan surat ini.

"Kami banyak menemukan kecurangan yang luar biasa masifnya," kata Soepriyatno kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (24/4/2019).

(BPP Prabowo-Sandi di Jatim Masih Optimis Dapat Hasil Positif di Pilpres : Pesta Belum Selesai)

(UPDATE TERBARU Real Count C1 KPU Pilpres 2019 Rabu (24/4/2019) Siang, Suara Prabowo Menguat?)

Menurutnya, kecurangan tersebut terjadi sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mulai dari banyak manipulasi di C1, hingga potensi pelanggaran lainnya. "Kami melihat pelanggaran itu terjadi sistematis, terstruktur, dan masif," ujarnya.

Anggota DPR RI menerangkan bahwa kecurangan ini menimbulkan potensi perubahan angka, pegeseran selisih, hingga penggelembungan suara.

"Sehingga, kami menginstruksikan jajaran di kecamatan untuk tidak menandatangani proses rekap," terangnya.

Selain dalam proses rekapitulasi, indikasi kecurangan juga dilakukan dengan pencoblosan surat suara oleh pihak tertentu sebelum pelaksanaan pemungutan.

Hingga, penukaran form C1 berhologram dengan form C1 palsu.

Reporter: Surya/Bobby Koloway

(Tim Prabowo-Sandiaga Uno Unggah Data C1 di Berbagai Tempat yang Dirahasiakan, Mengaku Khawatir)

(Beredar Foto Prabowo Bertemu Panglima TNI & Kapolri, Purnawirawan TNI: Calon Panglima Tertinggi TNI)