Jukir Alun-alun Kota Malang Viral Akibat Tarik Rp 50 RIbu, Sutiaji Janji Atur Jukir Dapat Gaji UMK
Alun-alun Kota Malang sempat viral di Facebook akibat ulah seorang Jukir Tarik Biaya Parkir Bus Rp 50 Ribu. Wali Kota Sutiaji Angkat Bicara
Penulis: Benni Indo | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Subkhan menjelaskan regulasi yang akan dibuat tengah dalam proses.
Sebelumnya, DPRD Kota Malang mengkritik pengelolaan aset daerah Kota Malang yang tidak maksimal pemasukannya.
“Masih digodok. Ini nanti bisa menghapus sistem retribusi. Kami ganti semua dengan sistem sewa. Karena retribusi pemasukannya kecil sudah saatnya diubah,” katanya.
(Dishub Kota Malang Tanggapi Soal Juru Parkir Tarik Tarif Rp 50 Ribu, Sebut KTA Jukir Akan Dicabut)
Ia menjelaskan saat ini nilai pemasukan aset Pemkot Malang baik bangunan, lahan dan berbagai bentuk lainnya mencapai Rp 24 Miliar lebih.
Untuk aset yang retribusinya dikelola oleh BPKAD yakni berbentuk lahan memiliki nilai pemasukan sebesar kurang lebih Rp 2 Miliar.
Inilah mengapa Perda BMD yang diajukan berdasarkan Permenkeu 33 Tahun 2012 ini perlu segera diwujudkan, agar aset lahan pemkot yang dimanfaatkan dapat bersistem sewa.
Sehingga tarif sewa akan lebih diseusiakan dengan NJOP.
Selanjutnya, Subkhan melanjutkan target retribusi dari aset lahan saja di 2019 adalah sebesar Rp 3 Miliar.
Dan hingga tanggal 17 Juni 2019 ini, retribusi dari pengelolaan aset daerah sudah terealisasi sebesar Rp 1.092.166.025,00.
“Untuk keseluruhan target pendapatan dari pengelolaan aset daerah bisa mencapai Rp 24 Miliar tadi. Perlu diingat aset pemkot tidak hanya lahan, tetapi juga ada yang dikerjasamakan seperti mall-mall,” katanya.
Reporter: Surya/Benni Indo
(Juru Parkir yang Tarik Tarif Rp 50 Ribu untuk Parkir Bus di Malang Urung Dipidana)
