PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, Tsamara Amany: Mereka Belum Kerja, Apanya yang Mau Diapresiasi?

Tsamara menjelaskan bahwa apresiasi pun tidak perlu diberikan terlalu sering mengingat yang terpenting saat ini dan ke depan adalah kinerja yang baik dari setiap anggota DPRD DKI Jakarta.

• Nikita Mirzani Nangis Saat Ceritakan Kehamilannya, Bongkar Sajad Ukra Tak Pernah Nafkahi Anak

• Penonton Kabur Saat Barbie Kumalasari Asyik Nyanyi Lagu Dangdut: Ntar Dulu, Belum Selesai Konsernya!

• Akui Kehebatan Gibran Rakabuming, Hotman Paris: Walau Anak Presiden Tak Langsung Dapat Proyek Besar

 "Kita juga tidak perlu sering-sering mengapresiasi karena yang kita harus pastikan anggota DPRD DKI Jakarta harus bekerja dengan baik," ucap Tsamara Amany.

Tsamara Amany pun melihat bahwa ada hal yang lebih penting selain memberikan pin emas karena mengingat anggaran yang dikeluarkan DPRD DKI Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya.

Seperti halnya kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta mengalami dinamika yang luar biasa hebatnya.

"Misalnya, kunjungan kerja, anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta naik seiring waktu. Pada tahun 2017 cuma Rp 38 Miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp 88 Miliar dan pada tahun 2019 Rp 66 Miliar. Memang turun, tetapi tetap lonjakannya lumayan tinggi. Tetapi kita nggak tahu dari kunjungan kerja ini manfaatnya apa. Harusnya mereka terbuka ke masyarakat 'kita kunjungan kerja ke sini, ini manfaatnya, ini yang bisa kita tuangkan untuk program daerah' sehingga itu perlu kita kemukakan kepada publik," pungkas Tsamara Amany.

M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra menuding Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cari sensasi dengan meolak pin emas.

Menurut M Taufik, jikalau PSI menolak pin emas maka seharusnya PSI menolak juga fasilitas lainnya.

Seperti yang diketahui bahwa, pin emas bagi anggota DPRD DKI terpilih menjadi persoalan bagi sejumlah pihak karena biaya pengadaannya mencapai Rp1,3 miliar.

Mengingat sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun tersebut.

Anggota Dewan dari PSI pun mengajukan penolakan.

• Rocky Gerung Sebut Jokowi Persulit & Tolak Investasi Asing, Adian: Mempersulit Bukan Berati Menolak

• Rocky Gerung Umpamakan Anies & Ahok Capres-Cawapres 2024,Politisi Nasdem: Dia Ngomong Apa Sih?

• Debat Maruar Sirait Soal Pemindahan Ibu Kota, Rocky Gerung: Biografi Jokowi dari Ngibul ke Asbun

Rupanya penolakan itu mendapat tanggapan dari beberapa anggota lainnya, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

"Genit aja ya, PSI genit aja ya, namanya juga partai baru gitu, semua itu ada aturan, ada tatarannya," kata M Taufik dilansir dari KOMPASTV Sabtu (24/8/2019).

Tak hanya itu, M Taufik menilai jika PSI memang benar-benar ingin menjadi pejuang alangkah baiknya menolak juga fasilitas lain yang diberikan.

"Saya kira kalau mau jadi pejuang, fasilitas lain harusnya dia menolak, saya memberi contoh dia kan sudah punya rumah, nggak usah terima dong uang perumahan, punya mobil, nggak usah terima uang transportasi kalau mau jadi pejuang," jelasnya.

Sedangkan, diketahui pin itu diberikan hanya untuk lima tahun sekali.

"Pin itu Rp 5 juta perak lima tahun, lima tahun sekali loh, dan memang sudah ada anggarannya," kata dia.