Tanggapi Soal Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Uno: Apakah Sebanding dengan Biaya yang Dikeluarkan?

Dalam memindahkan Ibu Kota, harus dipelajari dan dikaji betul berapa biaya yang akan dikeluarkan, biayanya dari mana, menguntungkan untuk siapa, berapa jumlah lapangan kerja yang akan bertambah, untuk siapa lapangan kerja yang tercipta ini, seberapa prioritas serta urgensinya dan apakah ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Saya bukan dalam posisi saya menolak, tapi saya ingin segala biaya serta keuntungan dan kerugiannya harus diperhitungkan matang-matang. Saya ingin pemindahan Ibu Kota ini tentunya tidak menambah hutang negara, dan saya ingin kebijakan ini telah melibatkan seluruh pihak, bukan hanya eksekutif saja.

Sebagai mitra yang kritis dan konstruktif saya ingin memastikan segala keputusan dan kebijakan yang pemerintah keluarkan berpihak kepada seluruh rakyatnya, bukan hanya untuk segelintir orang. Dan juga, jika sampai pemindahan Ibu Kota ini terjadi, saya akan pastikan pemerataan ekonomi betul-betul terjadi, bukan sekedar wacana," tulis Sandiaga Uno.

• Kapan Pembangunan Ibu Kota Baru Kalimantan Timur Dimulai? Berikut Penjelasan Bambang Brodjonegoro!

• PROFIL Ibu Kota Baru Kalimantan Timur, di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara

• Profil Biodata Sherly Annavita Milenial yang Kritik Jokowi, Dai Muda & Berprestasi di Luar Negeri

Dikutip dari Kompas TV Live pada Senin (26/8/2019), Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tersebut.

Yaitu akan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.

"Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan, untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

• Inilah Profil Kutai Kartanegara, Satu di Antara Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur

• Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah? Status Daerah Khusus Akan Dicabut hingga Kata Anies

• Menelisik Ibu Kota Baru di Penajam Kaltim, Aiman Kaget Lihat Papan Rawan Buaya, Bupati: Kita Teman

Sedangkan, dana itu nanti akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19 persen.

"Nantinya 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan DKI Jakarta," paparnya.

Lalu sisa dana tersebut juga akan berasal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan investasi swasta.

"Sisanya akan berasal dari KPPU kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN," ungkapnya.

Alasan Jokowi

Sementara itu, dikutip dari Kompas TV Live, Senin (26/8/2019), Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasannya memilih wilayah untuk ibu kota baru.

Jokowi menyebut bahwa ada beberapa alasan dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru.

Menurut Jokowi, Provinsi Kaltim memiliki wilayah yang minim risiko bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan gunung meletus.

• Debat Johnny G Plate Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Mardani: Selesai Tahun 2024 Tidak Realistis

• Perbandingan Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara Kaltim dengan DKI Jakarta, 5 Kali Lebih Luas?

• Disebut Bergabung ke Kabinet Jokowi, Gerindra: Membantu Pemerintah Kan Tidak Harus Mendukung Penuh

"Mengapa di Kalimantan Timur? Satu, resiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor. Yang kedua lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan yang kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar," papar Joko Widodo.