Jatim Masih Punya 361 Desa Tertinggal, Gubernur Khofifah Ajak Entaskan Seluruhnya di 2020

Jatim Masih Punya 361 Desa Tertinggal, Gubernur Khofifah Ajak Entaskan Seluruhnya di 2020.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Sudarma Adi
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka acara Temu Ilmiah Nasional Jawa Timur 2019 yang diselenggarakan di Region Park Hotel, Malang, Selasa (3/9/2019) malam 

Jatim Masih Punya 361 Desa Tertinggal, Gubernur Khofifah Ajak Entaskan Seluruhnya di 2020

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Meski Provinsi Jawa Timur sudah dinyatakan bebas dari daerah tertinggal dengan naiknya status Bangkalan, Sampang, Bondowoso, Situbondo menjadi daerah tidak tertinggal, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan masih ada PR besar di Jawa Timur.

Pasalnya berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa tahun ini, masih ada sebanyak 361 desa di Jawa Timur yang masih berstatus tertinggal.

Dana Desa Jawa Timur Tersalurkan 59,92 Persen, Gubernur Khofifah Minta Fokus Program Kemiskinan

Gubernur Jatim, Khofifah Sorot Angka Stunting Kota Batu yang Mencapai 51 Persen

Geruduk Gedung Grahadi, Keluarga Besar Masyarakat Indonesia Timur Berterima kasih Pada Khofifah

Karena itu ia mengajak agar Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur menyediakan data-data penelitian yang akan menjadi GPS bagi Pemprov Jatim mengentaskan 361 desa tertinggal tersebut.

"Berdasarkan Indeks Desa Membangun, di Jatim masih ada 361 desa tertinggal. Memang ada 1.208 yang sudah turun. Tapi masih adaa 361 desa yang mejadi PR kita," kata Khofifah saat membuka acara Temu Ilmiah Nasional Jawa Timur 2019 yang diselenggarakan di Region Park Hotel, Malang, Selasa (3/9/2019) malam.

Di depan puluhan peneliti, akademisi dari seluruh Jawa Timur, Khofifah menegaskan agar Balitbang bisa menjadi penyedia data untuk mengatasi masalah desa tertinggal.

"Kalau saya usul mari kita menargetkan 2020 adalah masa graduasi kita untuk mengentaskan 361 desa tersebut dari status tertinggal," ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan mantan Menteri Sosial ini, saat ini data data penelitian yang ada belum cukup mendetail. Misalnya Jawa Timur dalam empat tahun terakhir hanya bisa menurutkan kemiskinan kurang dari satu persen.

Sedangkan berdasarkan rilis BPS Jatim Juli lalu dalam enam bulan terakhir angka kemiskinan bisa diturunkan sebesar 0,78 persen. Apa yang menyebabkan penurunan kemiskinan lebih signifikan harus dijelaskan dengan data yang detail dan rigid.

Sehingga bisa dijadikan pedoman dalam melakukan langkah maksimalisasi penurunan kemiskinan di Jawa Timur.

"Kemiskinan desa Jawa Timur 14,43 persen. Sedangkan kemiskinan kota di Jawa Timur 6,8 persen. Artinya ada ketimpangan. Belum soal ketimpangan utara dan selatan," ucapnya.

Khofifah juga menyebutkan kasus lain yang spesifik yang juga butuh kajian dan penelitian. Misalnya di Kabupaten Bojonegoro, daerah ini menempati urutan ke 9 daerah berstatus sosial terendah di Jawa Timur.

Namun Kabupaten Bojonegoro juga memiliki pertumbuhan ekonomi 10.2 persen. Angka pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Jawa Timur.

Begitu juga kasus di Nganjuk dan Ngawi. Ada industri yang sejatinya membutuhkan 2.500 tenaga kerja. Namun yang berhasil terpenuhi hanya 1.700 tenaga kerja. Tapi saat musim panen yang tersisa tenaga kerjanya yang masuk kerja hanya 300 orang saja.

Dibutuhkan adanya data data penelitian terkait masalah tersebut sehingga bisa menjadi dasar dan bekal dalam memberikan intervensi dari masalah tersebut.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk solve the problem. PR ini akan jadi pengganggu karena semestinya bisa menyejahterakan mereka," tegas Khofifah.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved