PKB Sebut Ada 3 Bakal Calon yang 'PDKT' untuk Pilwali Surabaya 2020, Keponakan Mahfud MD Termasuk?

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut sejumlah nama sudah melakukan penjajakan jelang Pilwali Surabaya 2020 mendatang. Beberapa di antaranya berasal dari partai besar juga dekat dengan tokoh di Jatim.

"(Komunikasi) Baru informal. Sebatas tanya-tanya," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jatim, Musyafak Rouf kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (10/9/2019).

Ketiga nama tersebut di antaranya adalah Firman Syah Ali, keponakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

Firman belakangan disebut serius akan maju sebagai calon Wali Kota Surabaya. Bahkan, pada akhir Juli lalu, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah tokoh Surabaya.

• Serius Maju Pilwali Surabaya 2020, Ning Lia Rilis Nawa Tirta, Terinspirasi Program Jokowi & Khofifah

Selain Firman, ada nama Dwi Astutik, Wakil Sekretaris Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) juga disebut membangun komunikasi dengan PKB Surabaya.

Dwi juga dikenal dekat dengan Gubernur Jatim sekaligus Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa.

Dwi bahkan pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Jatim dari dapil Surabaya meskipun dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan figur terakhir adalah Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya saat ini. Sama seperti Dwi, Wisnu juga kader partai lain.

• Whisnu Sakti Masuk Bursa Pilwali Surabaya, Pengurus Ranting PDIP Siap Menangkan Kader Partai

Sebelumnya, Wisnu bahkan pernah menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sebelum akhirnya menjadi Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim untuk saat ini.

"Mas Firman, Mbak Dwi, dan Mas Wisnu baru sebatas tanya-tanya," ungkap Musyafak.

Terkait mekanisme di partai, Musyafak menyebut PKB belum akan membuka pendaftaran secara resmi. Berbeda halnya dengan PDI Perjuangan yang kini telah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan diusung.

Sebab, PKB di Surabaya bersikap rasional dengan mempertimbangkan jumlah kursi.

Saat ini, PKB baru memiliki lima kursi. Sementara untuk bisa mencalonkan syarat minimal partai harus memiliki 10 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi DPRD Surabaya.

"Kami belum buka pendaftaran sebelum ketemu gandengannya (koalisi). Sebab, kalau belum ketemu gandengannya, mau diapain yang daftar?," kata Musyafak.

Secara teknis, memang hanya PDI Perjuangan yang memungkinkan dapat mengusung calonnya tanpa koalisi. Sebab, partai berlambang kepala banteng ini mendapat 15 kursi. Sementara delapan partai lainnya memiliki kursi di bawah sepuluh kursi.

Sementara di internal partainya, Musyaffa terus melakukan investarisir kader. "Kami akan kenalkan kader kami ke partai lain. Kalau ada yang melirik, tentu ini akan menjadi modal konkret. Sebab, partai kami tak bisa mengusung tanpa koalisi," pungkasnya.