Penambahan Komisi DPRD Jatim Sulit Terealisasi, Iskandar: Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Pihaknya juga menegaskan bahwa tiap komisi juga memiliki tanggungjawab yang sama. Sehingga, masing-masing fraksi tak perlu membesarkan ego dalam memilih komisi.

"Tujuannya sama, semua untuk kemakmuran masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.

Untuk diketahui, Partai NasDem mengusulkan penambahan jumlah komisi di DPRD Jatim di periode 2019-2024.

Saat ini, komisi yang berjumlah lima dinilai sulit untuk mengefektifkan kerja-kerja pembahasan komisi.

”Tak cukup kalau hanya lima komisi. Seharusnya, ada penambahan. Sehingga, bisa bertambah menjadi enam komisi,” kata Ketua Fraksi NasDem, Muzammil Syafi’i ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (6/9/2019).

Muzammil mencontohkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai lebih efektif apabila dibagi dalam enam komisi.

• 21 Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Fraksi PKB dan Golkar Tak Hadir, Rapat Paripurna Terpantau Sepi

Sebab, rekan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tiap komisi cukup banyak, seringkali pembahasan anggaran di masing –masing komisi menjadi tak efektif.

”Setiap pembahasan APBD dengan banyaknya rekan kerja kita dengan OPD membuat pembahasan yang beratus-ratus miliar itu tidak efektif. Nah, untuk bisa mengurangi itu perlu ada penambahan komisi menjadi enam,” katanya.

Terkait proses penambahan komisi, Muzamil mengutarakan ada tiga tahapan yang harus dilalui.

Pertama, analisis kebutuhan. Yang mana, hal ini dibutuhkan di dalam pembahasan APBD.

Kedua adalah regulasi terkait jumlah komisi. Saat ini, regulasi yang ada menyebutkan bahwa DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang membentuk lima komisi.

Regulasi ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun perundang-undangan yang ada di atasnya.

Ketiga, adalah regulasi di internal di DPRD Jatim.

”Untuk memantabkan pembahasan ini, kami akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Juga, dnegan fraksi yang lain,” kata Muzammil.