Rumah Politik Jatim

Penambahan Komisi DPRD Jatim Sulit Terealisasi, Iskandar: Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Rencana penambahan komisi DPRD Jatim dinilai sulit terealisasi pada periode 2019-2024.

SURYA.CO.ID/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (19/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rencana penambahan komisi DPRD Jatim dinilai sulit terealisasi pada periode 2019-2024. Sebab, penambahan komisi akan berakibat pada regulasi turunannya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar. "Usulan itu masih sebatas masukan. Sepertinya, sulit terealisasi di periode ini," kata Iskandar kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (19/9/2019).

Saat ini, DPRD Jatim memiliki lima komisi. Terdiri dari Komisi A (Pemerintahan), Komisi B (Perekonomian), Komisi C (Keuangan dan BUMD), Komisi D (Pembangunan), dan Komisi E (Kesejahteraan Rakyat).

Jumlah komisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun perundang-undangan yang ada di atasnya. Kedua regulasi tersebut menyebutkan bahwa DPRD yang beranggotakan lebih dari 55 orang memiliki lima komisi.

"Regulasi itu memang untuk DPRD yang memiliki 100 anggota. Sementara untuk saat ini yang jumlahnya 120 anggota, memang belum ada regulasinya," sebut Iskandar.

Geruduk DPRD Jatim, Ribuan Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Sebut Alasan Defisit Tak Bisa Diterima

Namun, Iskandar mengingatkan bahwa penambahan komisi tersebut tak serta merta bisa dilakukan. Mengingat, ada berbagai efek turunan pasca penambahan komisi.

"Tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata politisi Partai Demokrat ini.

Misalnya, penambahan komisi juga akan berpengaruh pada jumlah minimal anggota fraksi. Sebab, regulasi menyebutkan bahwa sebuah partai dapat membentuk fraksi dengan memiliki anggota minimal sama dengan jumlah komisi.

Apabila kurang dari jumlah komisi, maka tiap partai harus bergabung dengan anggota dewan dari partai lain. "Kalau komisi bertambah, maka PPP juga terpengaruh, sebab mereka tak bisa membentuk fraksi," katanya.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Diperiksa Kejari Tanjung Perak Terkait Kasus Korupsi Jasmas 2016

Berdasarkan hasil pemilu 2019, PPP memiliki lima kursi. Jumlah ini sudah cukup untuk membentuk fraksi apabila jumlah komisi tak bertambah.

"Hal ini baru dari pembentukan fraksi. Belum dengan efek turunan yang lain. Sehingga, sekalipun disetujui, kemungkinan besar baru bisa dilaksanakan di periode berikutnya, " katanya.

Meskipun demikian, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. "Usulan itu akan kami bawa sebagai bahan masukan," katanya.

Iskandar menjelaskan bahwa urgensi pembentukan komisi baru sebenarnya belum mendesak. Pihaknya optimistis bahwa dengan jumlah komisi yang ada, kinerja dewan masih tetap optimal.

Saat ini, pembagian jatah pimpinan komisi pun masih dibahas oleh dewan. Iskandar menyebut bahwa pembahasan berlangsung cair dengan menggunakan azas musyawarah mufakat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved