25 Mahasiswa Datangi DPRD Mojokerto, Menolak Pegawai KPK Dijadikan PNS

25 mahasiswa dari berbagai Elemen mahasiswa di Mojokerto memadati ruangan DPRD pada Selasa (24/9/2019) pukul 10.00 Wib.

25 Mahasiswa Datangi DPRD Mojokerto, Menolak Pegawai KPK Dijadikan PNS
SURYA/M SUDARSONO
ilustrasi demo mahasiswa 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - 25 mahasiswa dari berbagai Elemen mahasiswa di Mojokerto memadati ruangan DPRD pada Selasa (24/9/2019) pukul 10.00 Wib.

Mereka menyampaikan tuntutan berupa penolakan revisi UU KUHP dan UU KPK

Mereka beraudiensi bersama ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto dengan ditemani dua Wakilnya, Djunaedi Malik dan Sonny Basuki Rahardjo.

Barisan mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan di Riau.

(Mahasiswa PTS di Surabaya Nyambi Edarkan Ganja, Kini Harus Mendekam di Penjara)

Ahmad Busro Habibi, koordinator lapangan aksi damai tersebut, menilai, KPK adalah lembaga independen yang berdiri sendiri tanpa ada badan pengawasan dari pemerintah.

"Nanti kalau RUU KPK yang baru ini disahkan, peluang wakil wakil rakyat untuk memakan uang rakyat atau korupsi menjadi terbuka luas. Jadi kami sebagai elemen mahasiswa se Mojokerto menolak RUU KPK," ujarnya, Selasa (24/9/2019).

Habibi menambahkan, satu isi RUU KPK yang ditolak oleh mahasiswa se Mojokerto, adalah adanya rencana pemerintah untuk mengangkat pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara.

"Tuntutan ini yang kami sampaikan karena bisa melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Takutnya ada intervensi dari pemerintahan," imbuhnya.

Adapun RUU KUHP yang dinilai Habibi akan terlalu berlebihan bila benar bakal disahkan pemerintah.

"Harapan kami, RUU ini tidak disahkan oleh pemerintah. Kami akan membawa massa yang lebih besar apabila tuntutan kami tidak tercapai," tegasnya.

(Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mojokerto Demo di DPRD, Tolak Revisi UU KPK)

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto, mengatakan, pihaknya siap mendukung aspirasi RUU KPK dan RUU KUHP yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut.

"Kami akan meneruskan dan menyampaikan tuntutan dari adik adik Mahasiswa ke pemerintah pusat," ujar Sunarto, Selasa (24/9/2019)

(PWNU Jatim Tanggapi Aksi Demo Mahasiswa ke DPR: Jangan Sampai Ditunggangi Ideologi Tertentu)

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved