Dinilai Jadi Titik Awal Perjuangan 10 Nopember, PKS Minta Resolusi Jihad Masuk Catatan Sejarah

Dinilai Jadi Titik Awal Perjuangan 10 Nopember, PKS: Resolusi Jihad Masuk Catatan Sejarah Nasional

Dinilai Jadi Titik Awal Perjuangan 10 Nopember, PKS Minta Resolusi Jihad Masuk Catatan Sejarah
ISTIMEWA
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat berkunjung ke Museum 10 Nopember di komplek Tugu Pahlawan Surabaya, dalam rangka Hari Santri Nasional 2019, Selasa (22/10/2019) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo meminta agar Pemerintah memasukkan peristiwa Resolusi Jihad di Surabaya tanggal 22 Oktober 1945 ke dalam catatan resmi sejarah nasional Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat berkunjung ke Museum 10 Nopember di komplek Tugu Pahlawan Surabaya, dalam rangka Hari Santri Nasional 2019, Selasa (22/10/2019).

Sigit melihat, dalam diorama di museum tersebut ada catatan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang belum tercantum.

Yaitu munculnya Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Ketum PBNU jaman itu, KH Hasyim Asy'ari dalam rangka memobilisasi rakyat Surabaya dan sekitarnya untuk melawan pasukan Belanda yang membonceng Inggris.

Pemerintah Kecewakan RUU PKS yang Gagal Disahkan, Menteri Yohana: Kami Sudah Buang Waktu dan Tenaga

Peristiwa tersebut dinilainya merupakan titik tolak perjuangan arek-arek Suroboyo yang puncaknya pertempuran 10 November 1945.

"Jadi kita tidak bisa hanya memperingati Hari Pahlawan tanpa memperingati kontribusi Santri dalam kemerdekaan yang demikian besar," kata Sigit.

Karena itu Sigit meminta Pemerintah Kota Surabaya selaku pengelola museum menambahkan peristiwa 22 Oktober 19545 ke dalam diorama perjuangan kemerdekaan yang terpampang.

Dalam kesempatan tersebut Sigit juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan Santri dan Pondok Pesantren.

26 Peserta Lolos Audisi PB Djarum di Surabaya, Ada Tiga Atlet Muda dari Kota Pahlawan

PKS yang turut andil dalam disahkannya Undang-undang Pesantren, lanjut Sigit merupakan bukti bahwa PKS sangat mendukung keberadaan, kemandirian dan kekhasan pondok pesantren lebih terjaga.

"UU Pesantren juga menjaga kelestarian sistem pengajaran pesantren dan meminta agar pemerintah serta pemerintah daerah memberi perhatian lebih dan dukungan baik moril maupun finansial. Soal izin pendirian pesantren juga diatur agar tidak dipersulit," jelas pria asli Surabaya ini.

Selain Sigit, nampak juga Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti; lalu Ketua Fraksi PKS Surabaya, Akhmad Suyanto; Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati; dan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Surabaya, Ibnu Shobir.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan diskusi dan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait catatan Sejarah Nasional, dan kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku pengelola Museum 10 Nopember.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved