Bupati Tuban Ancam Beri Sanksi 'Kartu Merah' Bagi Kontraktor Nakal: Bisa Diblacklist

Bupati Tuban H. Fathul Huda bertindak tegas kepada para kontraktor yang tidak bersikap profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Bupati Tuban Ancam Beri Sanksi 'Kartu Merah' Bagi Kontraktor Nakal: Bisa Diblacklist
ISTIMEWA
Bupati Tuban, Fathul Huda saat menanggapi proyek pembangunan kantor Kecamatan yang molor. 

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Bupati Tuban H. Fathul Huda memberikan perhatian atas pelaksanaan sejumlah proyek di daerah yang dipimpinnya.

Bupati Tuban H. Fathul Huda akan bertindak tegas kepada para kontraktor yang tidak bersikap profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya.

"Kita berharap kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, jangan molor," ujar Bupati Tuban H. Fathul Huda, Rabu (6/11/2019).

Mantan ketua PCNU Tuban itu menjelaskan, jika mendapati kontraktor yang nakal maka dia akan melakukan tindakan tegas.

Forest Del Luna Graha Fairground Surabaya: Pacu Adrenalin Telusuri Hutan Berliku & Penuh Tantangan

Hal itu semata-mata agar proyek yang dikerjakan menggunakan uang rakyat tersebut bisa selesai tepat waktu, sehingga dampak atau manfaatnya bisa kembali dirasakan masyarakat.

"Jika tidak selesai tepat waktu akan kita beri sanksi sesuai aturan," ungkap Bupati Tuban dua periode tersebut.

Bupati Tuban H. Fathul Huda tak segan memberikan warning dan sanksi keras bagi para kontraktor yang nakal.

Para kontraktor tidak akan bisa mengikuti lelang atau tender pada proyek yang dilangsungkan Pemerintah Kabupaten Tuban, karena mereka mendapat sanksi putus kontrak hingga masuk daftar blacklist.

"Kalau sampai wanprestasi (ingkar janji, red) maka kontraktor akan kita beri kartu merah yang artinya tidak boleh ikut tender lagi, selain itu yang mengerjakannya molor juga ada dendanya," Bupati Tuban H. Fathul Huda.

Sekadar informasi, proyek pembangunan kantor Kecamatan Semanding yang dikerjakan oleh PT Pandega Wreksa Wisesa sejak 25 April 2019 harusnya sudah selesai selama 180 hari kalender atau enam bulan, tepatnya 21 Oktober 2019 lalu. Namun hingga kini belum juga selesai.

Atasi Kekeringan di Kabupaten Kota, BPBD Jawa Timur Siapkan 160 Juta Liter Air Bersih Selama Kemarau

Pihak pelaksana mengklaim akan menyelesaikan proyek yang menelan biaya Rp 2,1 Miliar itu akhir November.

Terhitung per 22 Oktober kontraktor akan mendapat denda Rp 2,1 juta per hari dikalikan hingga proyek selesai.

Penulis: M Sudarsono
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved