Kepala Sekolah Penerima DAK Fisik di Tulungagung Resah Diserbu Wartawan Bodrek, Ujungnya Minta Uang
Kepala Sekolah Penerima DAK Fisik di Tulungagung Resah Diserbu Wartawan Bodrek, Ujungnya Minta Uang.
Penulis: David Yohanes | Editor: Sudarma Adi
Kepala Sekolah Penerima DAK Fisik di Tulungagung Resah Diserbu Wartawan Bodrek, Ujungnya Minta Uang
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Tulungagung mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
Namun para kepala sekolah penerima ini dibuat resah oleh ulah orang-orang yang mengaku wartawan.
Banyak di antara mereka yang tidak punya media, atau hanya media abal-abal.
“Ada yang online ada yang cetak. Tapi medianya ecek-ecek, bukan media kredibel yang diakui Dewan Pers,” ucap seorang Kelapa Sekolah di Kecamatan Boyolangu, sebut saja Cyh.
• Diterjang Angin Kencang, Tembok Lantai 3 Sekolah MI Al Falah Tulungagung Roboh, 1 Ruang Kelas Rusak
• Seusai Raih Penghargaan Internasional, Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung Disambut Meriah Karyawan
• Pria Tulungagung Tak Sadar Jual 4 Ponsel Curian ke Polisi, Tak Berkutik Digiring ke Kantor Polisi
Karena bukan dari media yang kredibel, Cyh menyebutnya sebagai wartawan bodrek.
Mereka datang seolah mau konfirmasi dan bertanya seputar pembangunan yang sedang berjalan.
Namun ujung-ujungnya mereka mengintimidasi dengan menekankan ada pelanggaran spefisikasi.
“Ujung-ujungnya mereka minta uang, dengan ancaman kalau tidak diberi akan dimuat di medianya,” ungkap Cyh.
Cyh punya pengalaman menolak permintaan bodrek ini.
Ia bahkan tidak peduli saat sekolahnya diberitakan miring secara sepihak.
Ia memegang prinsip tidak mau memberi uang kepada bodrek, dan menolak semua bentuk intimidasi.
“Kalau saya benar, tidak melakukan kesalahan, silakan saja mau ditulis seperti apa. Toh medianya tidak ada yang baca, tulisannya saja acak-acakan,” imbuh Cyh.
Wakil Ketua PWI Tulungagung M Imron Danu mengatakan, banyak laporan tentang perilaku oknum yang mengaku wartawan ini.
Mereka selalu menyasar sekolah yang ada pembangunan fisik, yang bersumber dari dana pemerintah.