Mensos Beri Bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai ke 49 KK Korban Konflik Sosial Syiah di Jemundo
Jaminan hak dan kebutuhan dasar para penyintas korban konflik sosial Sampang dipastikan pemerintah dalam kondisi terjamin.
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Elma Gloria Stevani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Jaminan hak dan kebutuhan dasar para penyintas korban konflik sosial Sampang dipastikan pemerintah dalam kondisi terjamin.
Setelah diperjuangkan untuk kembali memperolek kartu identitas berupa KTP, kini para konflik sosial Syiah Sampang sebanyak 49 KK diberikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Sebagai bentuk penerimaan manfaat BPNT dan PKH, sebanyak 49 KK warga yang kini tinggal di kompek rusun Puspa Agro Jemundo milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
• Nyamar Jadi Driver Ojol, Residivis Narkoba Tertangkap Basah Curi Motor Scoopy di Warung
Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara dengan didampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (13/12/2019).
"Setelah dilakukan validasi terhadap pengungsi korban konflik Sampang di Kabupaten Sidoarjo. Dari 66 KK pengungsi yang masih tinggal sebanyak 49 KK memenuhi syarat mendapatkan bantuan," kata Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.
Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara berharap penyitas atau korban konflik sampang dapat diterima dan mambaur dengan masyarakat lainnya sehingga mereka dapat menata kembali kehidupannya.
• Kompor Meleduk, Warung di Singosari Malang Hangus Terbakar, Kerugian Mencapai Rp 90 Juta
Pun Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara berharap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dapat melakukan pendampingan kepada para penyitas tersebut.
"Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Mari bersama-sama kita bersatu untuk membangun Indonesia maju dan sejahtera. Tidak ada lagi konflik," tambah Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.
Kebahagiaan terpancar dari para penyintas korban konflik sosial tersebut.
Sebab selama ini mereka terkatung nasibnya. Namun atas bantuan pemerintah, mereka kini sudah bisa bersosilisasi dengan masyarakat setempat dan mulai membaur dan diterima.
Meski begitu belum bisa dipastikan kapan mereka bisa kembali ke daerah asal mereka di Sampang.
Di pihak lain, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada penyintas korban konflik sosial Sampang ini menggenapi momen peringatan hari HAM internasional.
• Begini Cara Polisi dan Tokoh Lamongan Pastikan Natal dan Tahun Baru Aman dan Kondusif
Pasalnya sudah lama mereka menunggu pemerintah hadir untuk membantu mereka memberikan hak-hak dasar yang mereka butuhkan.
Dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat kini bertahap para penyintas kembali bisa mendapatkan haknya. Dimulai dengan KTP hingga hari ini mendapatkan KKS.
"Mereka juga bertahap dipekerjakan di BUMD-BUMD nya milik Pemprov. Sekarang mereka mendapatkan KKS setelah kemarin berhasil diuruskan kartu identitas. Ini adalah bentuk upaya pemerintah bagaimana mereka bisa mendapatkan equal treatment atau perlakuan yang sama," kata Khofifah Indar Parawansa.
Pemerintah kini juga tengah mengupayakan secara bertahap mereka bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.
Semua itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan untuk warga penyintas korban konflik sosial Sampang yang kini ada di Jemundo.
• Tujuan Persebaya Surabaya Bikin Aplikasi Gawang.id untuk Persebaya Amatir
