Panitia Angket Undangan GTT Karena Diduga Dirugikan Ketiadaan Penerimaan CPNS di Jember

 TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Panitia Angket DPRD Jember mengundang guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Jember untuk memenuhi rapat sidang Panitia Angket di gedung dewan, Rabu (15/1//2020).

Ratusan orang GTT, ditambah pegawai tidak tetap (PTT) dan didampingi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember memenuhi undangan tersebut.

Tak pelak, gedung DPRD Jember dibanjiri oleh GTT dan PTT yang berseragam PGRI, batik hitam putih. Ketua Panitia Angket DPRD Jember Tabroni mengungkapkan alasan kenapa pihaknya mengundang GTT.

"Saat memakai Hak Interpelasi, daftar pertanyaan kami adalah tidak dapatnya kuota CPNS oleh Kabupaten Jember di tahun 2019. Kami melihat, ada masyarakat yang dirugikan ketika Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota rekruitmen CPNS tersebut. Salah satunya GTT, sehingga kami mengundang mereka. GTT ini perwakilan masyarakat," ujar Tabroni kepada Surya usai rapat bersama GTT, Rabu (15/1/2020) sore.

Setelah mendengarkan penuturan para GTT, juga pengurus PGRI, kata Tabroni, pihaknya mendapatkan banyak temuan.

"Ternyata Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota lowongan CPNS tahun 2019 itu sangat berdampak kepada GTT di Kabupaten Jember. Sampai beberapa dari mereka harus mengikuti rekruitmen di kabupaten tetangga," tegas Tabroni kepada Tribunjatim.com.

• Pria Berjaket Hitam Gondol 3 HP Karyawan Warung Ayam Geprek di Mojokerto, Aksinya Terekam CCTV

• Penuhi Undangan Panitia Angket, Ratusan GTT dan PTT Jember Gelar Aksi Simpatik

• Ketua DPD RI dan Dubes Rusia Perkuat Kerjasama Sambut 70 Tahun Hubungan Bilateral RI-Rusia

Para GTT dan pengurus PGRI Jember juga mengungkapkan, dampak ketiadaan penerimaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Jember.

"Kesempatan yang bisa dimiliki oleh GTT akhirnya terbuang. Saya sebut data, untuk tahun 2018 ketika ada penerimaan CPNS, ratusan GTT, sekitar 400an orang GTT memiliki peluang jadi PNS. Ditambah 750 orang dipekerjakan memakai sistem P3K (Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Total dalam satu kali ada kuota penerimaan, sekitar 1200 orang GTT bisa mendapatkan peluang lebih baik melalui rekruitmen CPNS dan P3K," kata Ketua PGRI Jember Supriyono kepada Tribunjatim.com.

Namun kesempatan itu, tegas Supriyono, terbuang ketika Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS di tahun 2019.

Pri menegaskan, Jember satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang tidak mendapatkan kuota tersebut. PGRI dan Asosiasai GTT PTT Jember tentu saja kaget ketika tidak ada penerimaan CPNS di tahun 2019 lalu.

Akhirnya PGRI menelusuri penyebab Jember tidak mendapatkan jatah tersebut.

"Kami sampai bertanya ke pihak BKN, ternyata Jember tidak mendapatkan jatah karena organisasi di Pemkab Jember dan MenPAN-RB itu tidak 'matching', tidak sinkron. Akhirnya tidak ketemu. Sementara formasi itu diatur secara online pengajuannya," tegas Pri.

Ketidaksinkronan organisasi perangkat daerah (OPD) itu, lanjutnya, terkait pada urusan guru. Menurutnya, kebutuhan guru dan pemetaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Tetapi di Jember, lanjut Pri, dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Jadi tidak ketemu. Akhirnya ya tidak dapat jatah. Karena ada ketidaksinkronan SOTK di sini," tegasnya.

Paparan Supriyono diamini oleh puluhan orang GTT yang memenuhi ruang rapat Panitia Angket tersebut. Para GTT berharap kepada Panitia Angket supaya bekerja secara serius, dan tidak masuk angin.